Berita

Kuasa Hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talaohu di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 6 April 2026 (Foto: Istimewwa)

Politik

JK Laporkan Sejumlah Akun YouTube ke Bareskrim, Bantah Isu Pendanaan Kasus Ijazah Palsu

SENIN, 06 APRIL 2026 | 13:44 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), melaporkan empat akun YouTube ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Senin, 6 April 2026. Laporan tersebut terkait dugaan penyebaran hoaks hingga tuduhan makar.

Melalui kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu, JK menyampaikan bahwa laporan ini tidak hanya ditujukan kepada Rismon Hasiholan Sianipar, tetapi juga kepada sejumlah pihak lain.

“Tidak hanya untuk saudara Rismon, tetapi ada beberapa pihak lain yang juga akan kami laporkan,” ujar Abdul Haji kepada wartawan di Bareskrim Polri.


Abdul menjelaskan, pelaporan ini merupakan respons atas pernyataan Rismon sebelumnya yang menyebut adanya tokoh elite politik yang mendukung isu dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Dalam pernyataannya, Rismon bahkan disebut mengklaim menyaksikan langsung penyerahan uang sebesar Rp5 miliar dari Jusuf Kalla kepada Roy Suryo dan pihak lainnya.

“Kenapa laporan ini kami buat? Ini sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban serta klarifikasi dari yang bersangkutan,” jelas Abdul.

Adapun empat akun YouTube yang dilaporkan adalah Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV, dan YouTuber Nusantara.

Di sisi lain, Rismon Sianipar melalui kuasa hukumnya, Jahmada Girsang, membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa kliennya tidak pernah menyebut Jusuf Kalla sebagai pendana dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden.

Jahmada juga menyatakan bahwa potongan video yang beredar di media sosial merupakan hasil rekayasa menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI).

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya