Berita

Kuasa Hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talaohu di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 6 April 2026 (Foto: Istimewwa)

Politik

JK Laporkan Sejumlah Akun YouTube ke Bareskrim, Bantah Isu Pendanaan Kasus Ijazah Palsu

SENIN, 06 APRIL 2026 | 13:44 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), melaporkan empat akun YouTube ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Senin, 6 April 2026. Laporan tersebut terkait dugaan penyebaran hoaks hingga tuduhan makar.

Melalui kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu, JK menyampaikan bahwa laporan ini tidak hanya ditujukan kepada Rismon Hasiholan Sianipar, tetapi juga kepada sejumlah pihak lain.

“Tidak hanya untuk saudara Rismon, tetapi ada beberapa pihak lain yang juga akan kami laporkan,” ujar Abdul Haji kepada wartawan di Bareskrim Polri.


Abdul menjelaskan, pelaporan ini merupakan respons atas pernyataan Rismon sebelumnya yang menyebut adanya tokoh elite politik yang mendukung isu dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Dalam pernyataannya, Rismon bahkan disebut mengklaim menyaksikan langsung penyerahan uang sebesar Rp5 miliar dari Jusuf Kalla kepada Roy Suryo dan pihak lainnya.

“Kenapa laporan ini kami buat? Ini sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban serta klarifikasi dari yang bersangkutan,” jelas Abdul.

Adapun empat akun YouTube yang dilaporkan adalah Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV, dan YouTuber Nusantara.

Di sisi lain, Rismon Sianipar melalui kuasa hukumnya, Jahmada Girsang, membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa kliennya tidak pernah menyebut Jusuf Kalla sebagai pendana dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden.

Jahmada juga menyatakan bahwa potongan video yang beredar di media sosial merupakan hasil rekayasa menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI).

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya