Berita

Ilustrasi (Imagined by Babbe)

Bisnis

Bukan Pangkas Bunga, Ini Jurus Halus China Amankan Ekonomi

SENIN, 06 APRIL 2026 | 10:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank sentral China (PBOC) tampaknya sedang tidak terburu-buru untuk memangkas suku bunga. 

Menurut laporan terbaru dari Goldman Sachs, kebijakan "diskon" bunga ini baru akan diambil jika ekonomi China benar-benar menunjukkan tanda-tanda darurat.

Laporan dari Dow Jones Newswires, dikutip Senin 6 April 2026, menjelaskan bahwa alih-alih langsung memotong suku bunga acuan, PBOC kini lebih memilih main cantik. Mereka lebih fokus menekan biaya pinjaman lewat sistem perbankan. Artinya, mereka ingin dana murah sampai ke tangan pengusaha melalui perantara keuangan, bukan sekadar menurunkan angka di atas kertas.


Data awal tahun (atau sepanjang Januari-Februari) memberikan kejutan manis karena hasilnya lebih kuat dari prediksi. Ditambah lagi, inflasi produsen (PPI) diprediksi mulai bangkit ke zona positif. 

Karena kondisi ekonomi dianggap cukup solid dan risiko keuangan masih aman terkendali, Goldman Sachs pun membatalkan prediksi mereka soal penurunan suku bunga sebesar 10 basis poin untuk tahun 2026.

Berbeda dengan bank sentral negara maju (seperti AS atau Eropa) yang hobi menaikkan atau menurunkan suku bunga secara umum, China punya cara sendiri. Mereka lebih suka menggunakan "instrumen khusus" seperti penyuntikan likuiditas (dana segar) ke pasar, pengaturan kredit yang lebih spesifik, serta dukungan langsung ke sektor tertentu (seperti teknologi tinggi dan infrastruktur).

Ada alasan lain di balik sikap hati-hati ini, yaitu nilai tukar Yuan.

Di saat suku bunga global masih tinggi, memotong bunga domestik terlalu drastis bisa membuat Yuan melemah. 
PBOC harus menjaga keseimbangan antara membantu ekonomi dalam negeri dan menjaga stabilitas mata uang mereka di mata dunia.

Ke depan, China bakal tetap memakai jurus targeted easing. Artinya, bantuan hanya akan disalurkan ke sektor-sektor prioritas yang memang butuh dorongan, tanpa harus memangkas suku bunga secara massal.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya