Berita

Ilustrasi (Imagined by Babbe)

Bisnis

Bukan Pangkas Bunga, Ini Jurus Halus China Amankan Ekonomi

SENIN, 06 APRIL 2026 | 10:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank sentral China (PBOC) tampaknya sedang tidak terburu-buru untuk memangkas suku bunga. 

Menurut laporan terbaru dari Goldman Sachs, kebijakan "diskon" bunga ini baru akan diambil jika ekonomi China benar-benar menunjukkan tanda-tanda darurat.

Laporan dari Dow Jones Newswires, dikutip Senin 6 April 2026, menjelaskan bahwa alih-alih langsung memotong suku bunga acuan, PBOC kini lebih memilih main cantik. Mereka lebih fokus menekan biaya pinjaman lewat sistem perbankan. Artinya, mereka ingin dana murah sampai ke tangan pengusaha melalui perantara keuangan, bukan sekadar menurunkan angka di atas kertas.


Data awal tahun (atau sepanjang Januari-Februari) memberikan kejutan manis karena hasilnya lebih kuat dari prediksi. Ditambah lagi, inflasi produsen (PPI) diprediksi mulai bangkit ke zona positif. 

Karena kondisi ekonomi dianggap cukup solid dan risiko keuangan masih aman terkendali, Goldman Sachs pun membatalkan prediksi mereka soal penurunan suku bunga sebesar 10 basis poin untuk tahun 2026.

Berbeda dengan bank sentral negara maju (seperti AS atau Eropa) yang hobi menaikkan atau menurunkan suku bunga secara umum, China punya cara sendiri. Mereka lebih suka menggunakan "instrumen khusus" seperti penyuntikan likuiditas (dana segar) ke pasar, pengaturan kredit yang lebih spesifik, serta dukungan langsung ke sektor tertentu (seperti teknologi tinggi dan infrastruktur).

Ada alasan lain di balik sikap hati-hati ini, yaitu nilai tukar Yuan.

Di saat suku bunga global masih tinggi, memotong bunga domestik terlalu drastis bisa membuat Yuan melemah. 
PBOC harus menjaga keseimbangan antara membantu ekonomi dalam negeri dan menjaga stabilitas mata uang mereka di mata dunia.

Ke depan, China bakal tetap memakai jurus targeted easing. Artinya, bantuan hanya akan disalurkan ke sektor-sektor prioritas yang memang butuh dorongan, tanpa harus memangkas suku bunga secara massal.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya