Pemerintah Sebaiknya Gandeng Komunitas untuk Tentukan Rating Game

IGRS atau Indonesian Game Rating System tengah menjadi buah bibir di media sosial. Sejumlah gamer dan warganet mempertanyakan akurasi rating umur IGRS di beberapa judul game.

Bahkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan tampilan IGRS pada sejumlah gim di platform Steam bukan merupakan hasil klasifikasi resmi yang telah diverifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Kemkomdigi mengecam praktik penyampaian informasi klasifikasi yang tidak akurat karena dapat berdampak langsung pada pelindungan masyarakat di ruang digital.

Hal ini pun menarik perhatian mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan untuk ikut menyampaikan pandangannya.

"Ikut urun rembug soal IGRS boleh ya… Dulu pernah terlibat langsung dalam rapat-rapat inisiasi awal bersama Menkominfo saat kami bertugas di Kemdikbud," kata Anies, lewat akun X miliknya, Senin, 6 April 2026.

Menurutnya, ada dua pendekatan dalam melindungi anak di konten digital. Pertama, membuat lingkungan steril lewat sensor dan pemblokiran. Kedua, membangun imunitas pada anak serta keluarga. 

"Pendekatan kekebalan jauh lebih berdampak dan berkelanjutan," ujarnya.

Anies melanjutkan, rating game seharusnya menjadi alat bantu bagi orangtua untuk membangun kekebalan anak dengan melatihnya jadi mandiri dan cakap melindungi diri sendiri, bukan jadi instrumen sensor bagi pemerintah.

"Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya bekerja sama erat dengan komunitas game," saran Anies. 

Eks Capres 2024 itu mengusulkan akan lebih baik lagi jika membiarkan komunitas itu sendiri yang menjalankan sepenuhnya dengan difasilitasi pemerintah. 

"Tak perlu berpretensi serba tahu apa yang terbaik bagi setiap segmen masyarakat. Punya wewenang tidak otomatis punya pengetahuan. IGRS selayaknya jadi alat pemberdayaan, bukan pembatasan," pungas Anies.