Berita

Logo PBNU (RMOL/Abdul Rouf Ade Segun)

Politik

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

SENIN, 06 APRIL 2026 | 06:32 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebaiknya bersikap kritis pada Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang setiap hari menjadi bahan pergunjingan masyarakat, gara-gara berbagai kebijakan, program dan kinerjanya belum maksimal.

Demikian disampaikan analis politik Saiful Huda Ems melalui keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Senin 6 April 2026.

"Jangan lagi PBNU perbanyak bicara soal perang Iran versus AS dan Israel, hanya karena Iran saat ini sedang ngetrend, didukung dan digandrungi oleh mayoritas rakyat Indonesia dan dunia," kata Saiful. 


Kesibukan PBNU dalam urusan perang Iran versus AS dan Israel, kata Saiful, justru malah memberi kesan bahwa PBNU semakin kesini itu semakin mejadi seperti orang yang buta, tuli dan bisu.

"Sebab PBNU tidak berani lagi bersikap kritis pada pemerintah karena sudah diberi mainan tambang oleh Jokowi," kata Saiful. 

Saiful melihat, pembicaraan PBNU soal  perang Iran versus AS dan Israel hanyalah semacam pengalihan isu. Biar orang-orang tidak menyorot PBNU yang daya kritisnya terhadap pemerintah makin melempem.

"Sudah sewajarnya PBNU mulai mengundurkan diri untuk menjadi "satpam politik" pemerintah," kata Saiful.

Saiful mendorong PBNU kembali menjadi organisasi yang fokus mengurus dan memajukan warga Nahdliyin, baik dalam bidang dakwah keagamaan, pendidikan, kesehatan maupun perekonomian. 

"Masak PBNU sudah lupa dengan cikal bakal berdirinya NU? Ada Nahdlatul Fikr (Kebangkitan/Gerakan Pemikiran), Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan/Gerakan Perdagangan), Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Nasionalisme Tanah Air)," pungkas Saiful.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Prabowo Instruksikan Harga Minyak Nonsubsidi Turun Ikuti Harga ICP

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:57

Gerakan Koperasi Kerakyatan Soemitro Didorong Jadi Syarat Seleksi Manajerial KDMP

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:46

Merawat Konstitusi

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:42

DKI-Bali Perkuat Kerja Sama, Obligasi Daerah Jadi Bahasan Utama

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:34

Tak Benar soal Surpres Pergantian Kapolri

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:31

Gagah saat Malak, Mendadak Ingat Anak-Istri Waktu Mau Dipecat

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:25

Harus Ada Langkah Konkret Atasi Kerugian Peternak Ayam Akibat Pemadaman Listrik

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:23

Prabowo Lepas Kepulangan PM Tailan dari Lanud Halim

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:20

Jalur Wisata Bromo Ditutup Total Gegara Kebakaran Hutan di TNBTS

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:11

IHSG Terbang 1,37 Persen ke 6.319

Selasa, 04 Agustus 2026 | 16:44

Selengkapnya