Berita

Transportasi umum di Pakistan. (Foto: The Washington Post)

Dunia

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

MINGGU, 05 APRIL 2026 | 00:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Pakistan menggratiskan transportasi umum di ibu kota Islamabad dan wilayah terpadatnya, Punjab selama 30 hari. Kebijakan ini ditempuh untuk meredam dampak lonjakan harga bahan bakar yang dipicu konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Pengumuman itu disampaikan setelah gelombang protes dan antrean panjang sepeda motor yang mengular di SPBU usai harga bensin naik hingga 42,7 persen menjadi 485,40 rupee (1,74 Dolar AS) per liter.

"Semua transportasi umum di Islamabad akan digratiskan untuk masyarakat umum selama 30 hari ke depan, mulai besok (Sabtu)," tulis Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi dalam unggahan di media sosial X.


"Pemerintah akan menanggung beban sebesar 350 juta rupee," tambahnya.

Di Punjab, pemerintah daerah juga menghapus tarif angkutan umum milik negara dan menyiapkan subsidi untuk sektor transportasi. Menteri Utama Maryam Nawaz Sharif meminta operator tidak menaikkan tarif kepada penumpang.

"Kami berjanji untuk meringankan beban ekonomi masyarakat segera setelah kondisi membaik," ujarnya.

Di tengah tekanan publik, Perdana Menteri Shehbaz Sharif kemudian merevisi kebijakan harga BBM dengan menurunkan harga bensin menjadi 378 rupee per liter.

"Penurunan harga ini akan berlaku setidaknya selama satu bulan," katanya dalam pidato nasional yang disiarkan televisi.

"Saya berjanji tidak akan berhenti sampai kehidupan Anda kembali normal," tambahnya.

Namun demikian, harga solar tetap dipertahankan di level 520 rupee per liter setelah mengalami kenaikan 54,9 persen.

Sementara itu, pemerintah di Sindh, termasuk di Karachi, turut menggulirkan subsidi bagi pengendara sepeda motor dan petani kecil.

Gejolak ini tak lepas dari konflik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi energi global, termasuk di Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya