Berita

Transportasi umum di Pakistan. (Foto: The Washington Post)

Dunia

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

MINGGU, 05 APRIL 2026 | 00:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Pakistan menggratiskan transportasi umum di ibu kota Islamabad dan wilayah terpadatnya, Punjab selama 30 hari. Kebijakan ini ditempuh untuk meredam dampak lonjakan harga bahan bakar yang dipicu konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Pengumuman itu disampaikan setelah gelombang protes dan antrean panjang sepeda motor yang mengular di SPBU usai harga bensin naik hingga 42,7 persen menjadi 485,40 rupee (1,74 Dolar AS) per liter.

"Semua transportasi umum di Islamabad akan digratiskan untuk masyarakat umum selama 30 hari ke depan, mulai besok (Sabtu)," tulis Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi dalam unggahan di media sosial X.


"Pemerintah akan menanggung beban sebesar 350 juta rupee," tambahnya.

Di Punjab, pemerintah daerah juga menghapus tarif angkutan umum milik negara dan menyiapkan subsidi untuk sektor transportasi. Menteri Utama Maryam Nawaz Sharif meminta operator tidak menaikkan tarif kepada penumpang.

"Kami berjanji untuk meringankan beban ekonomi masyarakat segera setelah kondisi membaik," ujarnya.

Di tengah tekanan publik, Perdana Menteri Shehbaz Sharif kemudian merevisi kebijakan harga BBM dengan menurunkan harga bensin menjadi 378 rupee per liter.

"Penurunan harga ini akan berlaku setidaknya selama satu bulan," katanya dalam pidato nasional yang disiarkan televisi.

"Saya berjanji tidak akan berhenti sampai kehidupan Anda kembali normal," tambahnya.

Namun demikian, harga solar tetap dipertahankan di level 520 rupee per liter setelah mengalami kenaikan 54,9 persen.

Sementara itu, pemerintah di Sindh, termasuk di Karachi, turut menggulirkan subsidi bagi pengendara sepeda motor dan petani kecil.

Gejolak ini tak lepas dari konflik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi energi global, termasuk di Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya