Berita

Transportasi umum di Pakistan. (Foto: The Washington Post)

Dunia

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

MINGGU, 05 APRIL 2026 | 00:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Pakistan menggratiskan transportasi umum di ibu kota Islamabad dan wilayah terpadatnya, Punjab selama 30 hari. Kebijakan ini ditempuh untuk meredam dampak lonjakan harga bahan bakar yang dipicu konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Pengumuman itu disampaikan setelah gelombang protes dan antrean panjang sepeda motor yang mengular di SPBU usai harga bensin naik hingga 42,7 persen menjadi 485,40 rupee (1,74 Dolar AS) per liter.

"Semua transportasi umum di Islamabad akan digratiskan untuk masyarakat umum selama 30 hari ke depan, mulai besok (Sabtu)," tulis Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi dalam unggahan di media sosial X.


"Pemerintah akan menanggung beban sebesar 350 juta rupee," tambahnya.

Di Punjab, pemerintah daerah juga menghapus tarif angkutan umum milik negara dan menyiapkan subsidi untuk sektor transportasi. Menteri Utama Maryam Nawaz Sharif meminta operator tidak menaikkan tarif kepada penumpang.

"Kami berjanji untuk meringankan beban ekonomi masyarakat segera setelah kondisi membaik," ujarnya.

Di tengah tekanan publik, Perdana Menteri Shehbaz Sharif kemudian merevisi kebijakan harga BBM dengan menurunkan harga bensin menjadi 378 rupee per liter.

"Penurunan harga ini akan berlaku setidaknya selama satu bulan," katanya dalam pidato nasional yang disiarkan televisi.

"Saya berjanji tidak akan berhenti sampai kehidupan Anda kembali normal," tambahnya.

Namun demikian, harga solar tetap dipertahankan di level 520 rupee per liter setelah mengalami kenaikan 54,9 persen.

Sementara itu, pemerintah di Sindh, termasuk di Karachi, turut menggulirkan subsidi bagi pengendara sepeda motor dan petani kecil.

Gejolak ini tak lepas dari konflik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi energi global, termasuk di Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya