Berita

Transportasi umum di Pakistan. (Foto: The Washington Post)

Dunia

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

MINGGU, 05 APRIL 2026 | 00:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Pakistan menggratiskan transportasi umum di ibu kota Islamabad dan wilayah terpadatnya, Punjab selama 30 hari. Kebijakan ini ditempuh untuk meredam dampak lonjakan harga bahan bakar yang dipicu konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Pengumuman itu disampaikan setelah gelombang protes dan antrean panjang sepeda motor yang mengular di SPBU usai harga bensin naik hingga 42,7 persen menjadi 485,40 rupee (1,74 Dolar AS) per liter.

"Semua transportasi umum di Islamabad akan digratiskan untuk masyarakat umum selama 30 hari ke depan, mulai besok (Sabtu)," tulis Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi dalam unggahan di media sosial X.


"Pemerintah akan menanggung beban sebesar 350 juta rupee," tambahnya.

Di Punjab, pemerintah daerah juga menghapus tarif angkutan umum milik negara dan menyiapkan subsidi untuk sektor transportasi. Menteri Utama Maryam Nawaz Sharif meminta operator tidak menaikkan tarif kepada penumpang.

"Kami berjanji untuk meringankan beban ekonomi masyarakat segera setelah kondisi membaik," ujarnya.

Di tengah tekanan publik, Perdana Menteri Shehbaz Sharif kemudian merevisi kebijakan harga BBM dengan menurunkan harga bensin menjadi 378 rupee per liter.

"Penurunan harga ini akan berlaku setidaknya selama satu bulan," katanya dalam pidato nasional yang disiarkan televisi.

"Saya berjanji tidak akan berhenti sampai kehidupan Anda kembali normal," tambahnya.

Namun demikian, harga solar tetap dipertahankan di level 520 rupee per liter setelah mengalami kenaikan 54,9 persen.

Sementara itu, pemerintah di Sindh, termasuk di Karachi, turut menggulirkan subsidi bagi pengendara sepeda motor dan petani kecil.

Gejolak ini tak lepas dari konflik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi energi global, termasuk di Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Biodigester Komunal Sampah Organik Dibangun di Rusunawa

Rabu, 12 Agustus 2026 | 06:11

Polisi Harus Usut Promosi Miras Berkedok Challenge Hafalan Al-Qur'an

Rabu, 12 Agustus 2026 | 06:06

Wisata Probolinggo Jadi Alternatif Usai Bromo Ditutup

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:48

Peluang Besar Jakarta Gaet Investor Lewat JAFEX 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:25

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Layanan Publik Pemda Harus Tetap Berjalan Meski Keadaan Sulit

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:31

Jangan-jangan Gibran Punya Ijazah Sarjana Tanpa Ijazah SMA

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:27

Challenge Hafalan Qur'an demi Miras Melukai Hati Umat Islam

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:10

Abdoel Moeis: Sastrawan, Wartawan, Pahlawan

Rabu, 12 Agustus 2026 | 03:34

Dokter Tifa Ajak Rakyat Hadiri Sidang Praperadilan di PN Jaksel

Rabu, 12 Agustus 2026 | 03:06

Selengkapnya