Berita

Transportasi umum di Pakistan. (Foto: The Washington Post)

Global

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

MINGGU, 05 APRIL 2026 | 00:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Pakistan menggratiskan transportasi umum di ibu kota Islamabad dan wilayah terpadatnya, Punjab selama 30 hari. Kebijakan ini ditempuh untuk meredam dampak lonjakan harga bahan bakar yang dipicu konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Pengumuman itu disampaikan setelah gelombang protes dan antrean panjang sepeda motor yang mengular di SPBU usai harga bensin naik hingga 42,7 persen menjadi 485,40 rupee (1,74 Dolar AS) per liter.

"Semua transportasi umum di Islamabad akan digratiskan untuk masyarakat umum selama 30 hari ke depan, mulai besok (Sabtu)," tulis Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi dalam unggahan di media sosial X.


"Pemerintah akan menanggung beban sebesar 350 juta rupee," tambahnya.

Di Punjab, pemerintah daerah juga menghapus tarif angkutan umum milik negara dan menyiapkan subsidi untuk sektor transportasi. Menteri Utama Maryam Nawaz Sharif meminta operator tidak menaikkan tarif kepada penumpang.

"Kami berjanji untuk meringankan beban ekonomi masyarakat segera setelah kondisi membaik," ujarnya.

Di tengah tekanan publik, Perdana Menteri Shehbaz Sharif kemudian merevisi kebijakan harga BBM dengan menurunkan harga bensin menjadi 378 rupee per liter.

"Penurunan harga ini akan berlaku setidaknya selama satu bulan," katanya dalam pidato nasional yang disiarkan televisi.

"Saya berjanji tidak akan berhenti sampai kehidupan Anda kembali normal," tambahnya.

Namun demikian, harga solar tetap dipertahankan di level 520 rupee per liter setelah mengalami kenaikan 54,9 persen.

Sementara itu, pemerintah di Sindh, termasuk di Karachi, turut menggulirkan subsidi bagi pengendara sepeda motor dan petani kecil.

Gejolak ini tak lepas dari konflik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi energi global, termasuk di Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya