Berita

Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Fokus Ekonomi, Yusril Ingatkan Pemerintah Jangan Abaikan Hukum

SABTU, 04 APRIL 2026 | 11:46 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Reformasi hukum menjadi kunci utama yang tidak boleh diabaikan, terutama dalam menjamin kepastian hukum di tengah pembangunan nasional. 

Pemerintah diminta memastikan penegakan hukum berjalan adil agar masyarakat tidak merasa gelisah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa perbaikan hukum harus menjadi prioritas.


Menurut Yusril, hukum merupakan fondasi negara yang mengatur kehidupan berbangsa, sehingga tidak boleh diabaikan dalam proses pembangunan. Ia mengingatkan pentingnya menjadikan hukum sebagai dasar dalam setiap kebijakan.

“Bahwa jangan kita mengabaikan persoalan-persoalan hukum di negara kita ini. Karena kalau orang berpikir, kalau orang hukum itu berpikirnya begini. Jadi negara itu ibarat agama gitu, ada kitab sucinya,” tutur Yusril di Jakarta, dikutip Sabtu, 4 April 2026. 

Ia menekankan bahwa negara harus menjamin keadilan dan kepastian hukum agar masyarakat merasa terlindungi. Kepastian hukum dinilai penting untuk menciptakan rasa aman, baik dalam kehidupan sosial maupun aktivitas ekonomi.

“Nah, tapi faktor hukum itu enggak boleh diabaikan. Negara ini pertama tetap harus menegakkan keadilan dan menjamin adanya kepastian hukum.” pungkasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya