Berita

Kondisi jalur Gaza yang dibombardir oleh Israel.

Politik

DPR Desak DK PBB Investigasi Agresi Israel

JUMAT, 03 APRIL 2026 | 16:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR mengecam keras tindakan militer Israel yang dinilai telah menimbulkan banyak korban sipil dan memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah konflik. 

Anggota Komisi I DPR Slamet Ariyadi menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Israel dalam beberapa waktu terakhir tidak dapat dibenarkan dan berpotensi melanggar hukum internasional, khususnya terkait perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. 

Ia berharap bahwa komunitas internasional tidak boleh tinggal diam terhadap situasi tersebut.


“Ini bukan sekadar konflik biasa, tetapi sudah menyentuh aspek kemanusiaan yang sangat serius. Kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban sipil," tegas Slamet kepada wartawan, Jumat, 3 April 2026.

Atas dasar itu, Slamet mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan investigasi independen dan transparan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. 

Legislator PAN ini juga meminta agar hasil investigasi tersebut dapat menjadi dasar penegakan hukum internasional.

Selain itu, Slamet juga mendorong pemerintah Indonesia untuk terus aktif dalam diplomasi internasional guna memperjuangkan perdamaian serta perlindungan hak-hak rakyat sipil yang terdampak konflik.

“Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong penyelesaian damai. Kami berharap pemerintah terus bersuara lantang di forum internasional,” pungkasnya.

Jumlah korban tewas dalam perang antara Israel melawan kelompok Hamas di Jalur Gaza  sejak Oktober 2023 terus bertambah, saat ini tercatat sudah mendekati 72.300 orang.

Dalam pernyataan Kementerian Kesehatan Palestina pada Senin, 30 Maret 2026, total korban jiwa mencapai 72.280 orang, sementara 172.014 lainnya mengalami luka-luka.

Dalam 24 jam terakhir, dua orang dilaporkan tewas dan satu lainnya terluka akibat tembakan Israel.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya