Berita

Prajurit TNI

Politik

Negara Harus Beri Santunan Maksimal dan Penghargaan bagi Prajurit Gugur

SELASA, 31 MARET 2026 | 12:36 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menegaskan pentingnya pemberian santunan maksimal dan penghargaan negara kepada prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon.

Menurut Didik, pengorbanan para prajurit tidak boleh hanya direspons dengan ucapan duka, melainkan harus diikuti langkah nyata dari negara, terutama dalam memastikan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.

“Berikan santunan maksimal dan penghargaan negara kepada keluarga korban,” kata Didik lewat akun X miliknya, Selasa, 31 Maret 2026.


Ia menilai, para prajurit yang dikirim ke medan konflik membawa nama bangsa dalam tugas kemanusiaan, sehingga negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menghormati dan melindungi mereka, termasuk setelah gugur dalam tugas.

Di sisi lain, Didik juga mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap jatuhnya korban sebagai risiko biasa dalam misi perdamaian. Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap keikutsertaan Indonesia dalam misi UNIFIL, terutama terkait jaminan keamanan personel di lapangan.

Selain itu, pemerintah diminta lebih aktif menekan forum internasional, termasuk PBB, agar ada investigasi transparan atas insiden yang menewaskan prajurit TNI, serta memastikan adanya pertanggungjawaban pihak terkait.

“Jika terbukti Israel bersalah, bawa ke Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Pidana Internasional," tegasnya.

Didik menegaskan, penghormatan terhadap prajurit yang gugur harus diwujudkan melalui tindakan konkret, baik dalam bentuk perlindungan maksimal bagi pasukan yang bertugas maupun jaminan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya