Berita

Prajurit TNI

Politik

Negara Harus Beri Santunan Maksimal dan Penghargaan bagi Prajurit Gugur

SELASA, 31 MARET 2026 | 12:36 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menegaskan pentingnya pemberian santunan maksimal dan penghargaan negara kepada prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon.

Menurut Didik, pengorbanan para prajurit tidak boleh hanya direspons dengan ucapan duka, melainkan harus diikuti langkah nyata dari negara, terutama dalam memastikan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.

“Berikan santunan maksimal dan penghargaan negara kepada keluarga korban,” kata Didik lewat akun X miliknya, Selasa, 31 Maret 2026.


Ia menilai, para prajurit yang dikirim ke medan konflik membawa nama bangsa dalam tugas kemanusiaan, sehingga negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menghormati dan melindungi mereka, termasuk setelah gugur dalam tugas.

Di sisi lain, Didik juga mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap jatuhnya korban sebagai risiko biasa dalam misi perdamaian. Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap keikutsertaan Indonesia dalam misi UNIFIL, terutama terkait jaminan keamanan personel di lapangan.

Selain itu, pemerintah diminta lebih aktif menekan forum internasional, termasuk PBB, agar ada investigasi transparan atas insiden yang menewaskan prajurit TNI, serta memastikan adanya pertanggungjawaban pihak terkait.

“Jika terbukti Israel bersalah, bawa ke Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Pidana Internasional," tegasnya.

Didik menegaskan, penghormatan terhadap prajurit yang gugur harus diwujudkan melalui tindakan konkret, baik dalam bentuk perlindungan maksimal bagi pasukan yang bertugas maupun jaminan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya