Berita

Pakar ekonomi dan pasar modal, Ferry Latuhihin (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube Forum Keadilan TV)

Bisnis

Konflik Iran-Israel Bayangi Ekonomi Global, Pakar Soroti Kerentanan Indonesia

SELASA, 31 MARET 2026 | 09:44 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Lebih dari satu bulan konflik antara Iran dan Israel, dengan keterlibatan Amerika Serikat, arah situasi geopolitik global kian tidak menentu. Meski sempat muncul ultimatum serangan terhadap infrastruktur energi Iran, langkah tersebut ditunda oleh Donald Trump demi membuka ruang diplomasi.

Di tengah ketidakpastian ini, dampak terhadap ekonomi global, terutama Indonesia, menjadi perhatian serius. 

Pakar ekonomi dan pasar modal, Ferry Latuhihin, menilai bahwa konflik ini memperparah kondisi ekonomi domestik yang sebenarnya sudah rapuh sejak sebelum perang terjadi.



Ekonomi Sudah Rapuh Sebelum Konflik


Menurut Prof. Ferry, indikator makro Indonesia menunjukkan adanya ketidaksinkronan. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi 5,11 persen pada 2025. Namun di sisi lain, persepsi pasar justru memburuk, tercermin dari penurunan outlook menjadi negatif.

“Kalau datanya bagus, kenapa pasar merespons negatif? Ini menunjukkan ada masalah fundamental,” ujarnya dalam sebuah podcast baru-baru ini, dikutip di Jakarta, Selasa 31 Maet 2026.

Ia menambahkan, sebelum konflik memanas, tekanan terhadap Rupiah sudah terjadi, bahkan mendekati Rp17.000 per Dolar AS. Pasar saham pun telah lebih dulu mengalami pelemahan.

Konflik yang terjadi kini menjadi pemicu tambahan yang memperburuk situasi. Salah satu risiko terbesar adalah lonjakan harga minyak global. 

Prof. Ferry memperingatkan bahwa jika harga minyak bertahan di atas 90 Dolar AS per barel selama beberapa bulan, dampaknya bisa sangat serius.

Di pasar keuangan, gejolak sudah terlihat jelas. Yield obligasi pemerintah Indonesia mendekati 7 persen, menandakan penurunan harga obligasi. Sementara itu, pasar saham bergerak sangat volatil dan nilai tukar Rupiah mengalami fluktuasi tajam.

“Kondisi ini menyulitkan pelaku usaha dalam menentukan harga dan merencanakan bisnis,” jelasnya.


Risiko Krisis Energi dan Inflasi Tinggi


Dibandingkan negara lain, Indonesia dinilai berada dalam posisi yang cukup rentan. Salah satu indikatornya adalah cadangan bahan bakar minyak (BBM) yang hanya mencukupi sekitar 20 hari.

Beberapa negara di kawasan sudah mulai mengambil langkah antisipatif. Filipina bahkan telah mendeklarasikan darurat energi, sementara Malaysia mulai menyesuaikan kebijakan energinya.

Prof. Ferry juga mengungkapkan bahwa dampak lanjutan mulai terasa pada sektor industri. Harga bahan baku plastik, misalnya, telah meningkat hingga 70 persen, yang pada akhirnya akan memengaruhi harga kebutuhan sehari-hari.

Jika kondisi ini berlanjut, inflasi berpotensi melonjak hingga dua digit.


Ancaman Daya Beli dan Stabilitas Sosial


Kombinasi antara inflasi tinggi dan penurunan daya beli masyarakat menjadi perhatian utama. Prof. Ferry menilai kondisi ini berpotensi memicu keresahan sosial.

“Secara logika ekonomi, tekanan seperti ini bisa mengarah ke instabilitas sosial. Memang tidak pasti terjadi, tapi risikonya ada,” katanya.

Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, Prof. Ferry menekankan bahwa risiko yang dihadapi bersifat sistemik, artinya hampir semua instrumen investasi terdampak.

Ia menyarankan investor untuk lebih berhati-hati dan sementara waktu menghindari instrumen berisiko seperti saham dan obligasi.

“Untuk saat ini, yang relatif lebih aman adalah reksa dana pasar uang,” ujarnya.

Meski demikian, peluang tetap ada di sektor informal, seperti layanan transportasi berbasis aplikasi yang cenderung meningkat saat kondisi ekonomi memburuk. Namun, ia mengingatkan bahwa ini bukan rekomendasi investasi langsung, mengingat pasar secara keseluruhan masih berisiko tinggi.

Menghadapi situasi ini, Prof. Ferry menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah strategis, terutama dalam menjaga ketahanan energi.

Beberapa langkah yang disarankan antara lain memastikan ketersediaan cadangan BBM, menyiapkan anggaran subsidi secara terukur, serta mengatur distribusi energi secara efektif.

Ia juga mengkritisi kebijakan pembatasan aktivitas seperti work from home (WFH) yang dinilai kurang efektif dalam mengendalikan konsumsi energi.

“Yang bisa dikontrol pemerintah adalah sisi pasokan, bukan aktivitas masyarakat. Jadi distribusi BBM yang harus diatur,” tegasnya.


2026 Diprediksi Penuh Tantangan


Menutup analisanya, Prof. Ferry menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode yang berat, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga ekonomi global secara keseluruhan.

Dengan meningkatnya risiko global, arus investasi asing diperkirakan tidak akan signifikan. Oleh karena itu, fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas dan bertahan di tengah tekanan.

“Ini bukan hanya soal tumbuh, tapi bagaimana kita bisa bertahan,” pungkasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya