Berita

Ilustrasi Grand Hotel De Djokja (Sumber: InJourney)

Nusantara

Sejarah Grand Hotel De Djokja Saksi Bisu Era Kolonial di Malioboro

MINGGU, 29 MARET 2026 | 22:11 WIB | OLEH: TIFANI

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menghidupkan kembali hotel legendaris Grand Hotel De Djokja. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya pelestarian sekaligus revitalisasi salah satu ikon perhotelan bernuansa heritage di Indonesia. 

Hotel yang telah berdiri sejak awal abad ke-20 ini bukan sekadar tempat menginap, melainkan juga bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa. Grand Hotel De Djokja dikenal sebagai saksi bisu berbagai peristiwa penting sejak era kolonial hingga masa kemerdekaan. 

Mengutip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, hotel yang beralamat di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta ini merupakan hotel pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada awal berdirinya, hotel ini dimiliki oleh perusahaan C.V Marbak yang menjadi pelopor bisnis perhotelan di kawasan tersebut.


Pembangunan hotel dimulai pada 1908 dan resmi beroperasi pada 1911 dengan nama Grand Hotel de Djogja. Seiring berjalannya waktu, hotel ini mengalami berbagai perubahan nama yang mencerminkan dinamika sejarah Indonesia. 

Saat masa pendudukan Jepang pada 1942, hotel ini sempat berganti nama menjadi Asahi Hotel yang berarti “matahari terbit”. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, fungsi hotel ini pun berubah signifikan. 

Pada tahun 1946, bangunan ini digunakan sebagai markas oleh Jenderal Sudirman dalam perjuangan melawan penjajah. Sejak saat itu, nama hotel diubah menjadi Hotel Merdeka sebagai simbol semangat kemerdekaan bangsa.

Tidak berhenti di situ, perjalanan hotel ini terus berlanjut pada era setelah kemerdekaan. Pada 1960, hotel ini dihibahkan kepada Pemerintah Indonesia dan kembali berganti nama menjadi Hotel Garuda. 

Nama tersebut dipilih sebagai representasi dari lambang negara Republik Indonesia yang sarat makna nasionalisme. Perubahan kembali terjadi pada 1975 ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1975. 

Melalui kebijakan tersebut, Hotel Garuda resmi menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bekerja sama dengan PT Natour. Sejak saat itu, nama hotel berubah menjadi Natour Garuda.

Seiring perkembangan industri pariwisata, hotel ini juga mengalami proses pembaruan fisik. Renovasi besar pertama dilakukan pada 29 Juni 1985 dan diresmikan langsung oleh Gubernur DIY saat itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. 

Setelah renovasi, nama hotel kembali berubah menjadi Hotel Inna Garuda yang lebih dikenal luas oleh masyarakat. Kini, melalui langkah InJourney, nama Grand Hotel De Djokja kembali dihidupkan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah panjangnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya