Berita

Ilustrasi Grand Hotel De Djokja (Sumber: InJourney)

Nusantara

Sejarah Grand Hotel De Djokja Saksi Bisu Era Kolonial di Malioboro

MINGGU, 29 MARET 2026 | 22:11 WIB | OLEH: TIFANI

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menghidupkan kembali hotel legendaris Grand Hotel De Djokja. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya pelestarian sekaligus revitalisasi salah satu ikon perhotelan bernuansa heritage di Indonesia. 

Hotel yang telah berdiri sejak awal abad ke-20 ini bukan sekadar tempat menginap, melainkan juga bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa. Grand Hotel De Djokja dikenal sebagai saksi bisu berbagai peristiwa penting sejak era kolonial hingga masa kemerdekaan. 

Mengutip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, hotel yang beralamat di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta ini merupakan hotel pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada awal berdirinya, hotel ini dimiliki oleh perusahaan C.V Marbak yang menjadi pelopor bisnis perhotelan di kawasan tersebut.


Pembangunan hotel dimulai pada 1908 dan resmi beroperasi pada 1911 dengan nama Grand Hotel de Djogja. Seiring berjalannya waktu, hotel ini mengalami berbagai perubahan nama yang mencerminkan dinamika sejarah Indonesia. 

Saat masa pendudukan Jepang pada 1942, hotel ini sempat berganti nama menjadi Asahi Hotel yang berarti “matahari terbit”. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, fungsi hotel ini pun berubah signifikan. 

Pada tahun 1946, bangunan ini digunakan sebagai markas oleh Jenderal Sudirman dalam perjuangan melawan penjajah. Sejak saat itu, nama hotel diubah menjadi Hotel Merdeka sebagai simbol semangat kemerdekaan bangsa.

Tidak berhenti di situ, perjalanan hotel ini terus berlanjut pada era setelah kemerdekaan. Pada 1960, hotel ini dihibahkan kepada Pemerintah Indonesia dan kembali berganti nama menjadi Hotel Garuda. 

Nama tersebut dipilih sebagai representasi dari lambang negara Republik Indonesia yang sarat makna nasionalisme. Perubahan kembali terjadi pada 1975 ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1975. 

Melalui kebijakan tersebut, Hotel Garuda resmi menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bekerja sama dengan PT Natour. Sejak saat itu, nama hotel berubah menjadi Natour Garuda.

Seiring perkembangan industri pariwisata, hotel ini juga mengalami proses pembaruan fisik. Renovasi besar pertama dilakukan pada 29 Juni 1985 dan diresmikan langsung oleh Gubernur DIY saat itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. 

Setelah renovasi, nama hotel kembali berubah menjadi Hotel Inna Garuda yang lebih dikenal luas oleh masyarakat. Kini, melalui langkah InJourney, nama Grand Hotel De Djokja kembali dihidupkan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah panjangnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya