Berita

Mohamad Safa (Foto: Akun X @mhdksafa)

Dunia

Mohamad Safa Ungkap Rahasia Gelap PBB Terkait Perang Gaza dan Iran

SABTU, 28 MARET 2026 | 09:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Direktur Eksekutif organisasi Patriotic Vision (PVA) Mohamad Safa untuk menangguhkan tugasnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukan hanya soal mundur biasa. Ia justru menyoroti sesuatu yang lebih serius: dugaan pembungkaman suara dan pembatasan kebebasan berpendapat di dalam PBB.

Safa mengaku bahwa sejak menyampaikan pandangan berbeda terkait konflik Gaza dan Iran pada 2023, ia mulai menghadapi berbagai tekanan. Mulai dari kritik keras, tuduhan, hingga sanksi finansial. Bahkan, ia mengklaim menerima ancaman terhadap keselamatan dirinya dan keluarganya.

Dalam pernyataannya, Safa menyebut dirinya tidak lagi bebas berbicara di lingkungan PBB. Ia menuding ada pejabat senior yang menyalahgunakan kekuasaan untuk membatasi narasi tertentu, terutama yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak berpengaruh.


“Saya menerima ancaman pembunuhan, dikenai sanksi finansial, dan sekarang saya disensor. Hak saya untuk berbicara dibatasi,” ungkapnya.

Menurut Safa, tekanan ini bukan datang dari sistem resmi PBB secara langsung, melainkan dari oknum pejabat tinggi yang diduga melayani kepentingan “lobi kuat”. Hal inilah yang membuatnya merasa tidak lagi memiliki ruang untuk menyuarakan pandangan secara jujur.

Ia juga menyinggung adanya pola yang lebih besar, yaitu dugaan kampanye disinformasi global. Safa menilai narasi ancaman Iran sengaja dibesar-besarkan untuk membentuk opini publik yang mendukung perang, seperti yang menurutnya juga terjadi di Gaza.

Situasi ini membuat Safa memilih mundur sementara dari semua perannya di PBB. Baginya, keputusan ini adalah bentuk protes terhadap kondisi internal yang dinilai tidak sehat dan tidak transparan.

Safa menegaskan, ia tidak akan kembali sebelum ada perubahan nyata. Ia berharap reformasi di tubuh PBB benar-benar dilakukan agar kebebasan berpendapat dan prinsip keadilan bisa ditegakkan kembali.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya