Berita

Mohamad Safa (Foto: Akun X @mhdksafa)

Dunia

Mohamad Safa Ungkap Rahasia Gelap PBB Terkait Perang Gaza dan Iran

SABTU, 28 MARET 2026 | 09:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Direktur Eksekutif organisasi Patriotic Vision (PVA) Mohamad Safa untuk menangguhkan tugasnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukan hanya soal mundur biasa. Ia justru menyoroti sesuatu yang lebih serius: dugaan pembungkaman suara dan pembatasan kebebasan berpendapat di dalam PBB.

Safa mengaku bahwa sejak menyampaikan pandangan berbeda terkait konflik Gaza dan Iran pada 2023, ia mulai menghadapi berbagai tekanan. Mulai dari kritik keras, tuduhan, hingga sanksi finansial. Bahkan, ia mengklaim menerima ancaman terhadap keselamatan dirinya dan keluarganya.

Dalam pernyataannya, Safa menyebut dirinya tidak lagi bebas berbicara di lingkungan PBB. Ia menuding ada pejabat senior yang menyalahgunakan kekuasaan untuk membatasi narasi tertentu, terutama yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak berpengaruh.


“Saya menerima ancaman pembunuhan, dikenai sanksi finansial, dan sekarang saya disensor. Hak saya untuk berbicara dibatasi,” ungkapnya.

Menurut Safa, tekanan ini bukan datang dari sistem resmi PBB secara langsung, melainkan dari oknum pejabat tinggi yang diduga melayani kepentingan “lobi kuat”. Hal inilah yang membuatnya merasa tidak lagi memiliki ruang untuk menyuarakan pandangan secara jujur.

Ia juga menyinggung adanya pola yang lebih besar, yaitu dugaan kampanye disinformasi global. Safa menilai narasi ancaman Iran sengaja dibesar-besarkan untuk membentuk opini publik yang mendukung perang, seperti yang menurutnya juga terjadi di Gaza.

Situasi ini membuat Safa memilih mundur sementara dari semua perannya di PBB. Baginya, keputusan ini adalah bentuk protes terhadap kondisi internal yang dinilai tidak sehat dan tidak transparan.

Safa menegaskan, ia tidak akan kembali sebelum ada perubahan nyata. Ia berharap reformasi di tubuh PBB benar-benar dilakukan agar kebebasan berpendapat dan prinsip keadilan bisa ditegakkan kembali.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya