Berita

Mohamad Safa (Foto: Akun X @mhdksafa)

Dunia

Mohamad Safa Ungkap Rahasia Gelap PBB Terkait Perang Gaza dan Iran

SABTU, 28 MARET 2026 | 09:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Direktur Eksekutif organisasi Patriotic Vision (PVA) Mohamad Safa untuk menangguhkan tugasnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukan hanya soal mundur biasa. Ia justru menyoroti sesuatu yang lebih serius: dugaan pembungkaman suara dan pembatasan kebebasan berpendapat di dalam PBB.

Safa mengaku bahwa sejak menyampaikan pandangan berbeda terkait konflik Gaza dan Iran pada 2023, ia mulai menghadapi berbagai tekanan. Mulai dari kritik keras, tuduhan, hingga sanksi finansial. Bahkan, ia mengklaim menerima ancaman terhadap keselamatan dirinya dan keluarganya.

Dalam pernyataannya, Safa menyebut dirinya tidak lagi bebas berbicara di lingkungan PBB. Ia menuding ada pejabat senior yang menyalahgunakan kekuasaan untuk membatasi narasi tertentu, terutama yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak berpengaruh.


“Saya menerima ancaman pembunuhan, dikenai sanksi finansial, dan sekarang saya disensor. Hak saya untuk berbicara dibatasi,” ungkapnya.

Menurut Safa, tekanan ini bukan datang dari sistem resmi PBB secara langsung, melainkan dari oknum pejabat tinggi yang diduga melayani kepentingan “lobi kuat”. Hal inilah yang membuatnya merasa tidak lagi memiliki ruang untuk menyuarakan pandangan secara jujur.

Ia juga menyinggung adanya pola yang lebih besar, yaitu dugaan kampanye disinformasi global. Safa menilai narasi ancaman Iran sengaja dibesar-besarkan untuk membentuk opini publik yang mendukung perang, seperti yang menurutnya juga terjadi di Gaza.

Situasi ini membuat Safa memilih mundur sementara dari semua perannya di PBB. Baginya, keputusan ini adalah bentuk protes terhadap kondisi internal yang dinilai tidak sehat dan tidak transparan.

Safa menegaskan, ia tidak akan kembali sebelum ada perubahan nyata. Ia berharap reformasi di tubuh PBB benar-benar dilakukan agar kebebasan berpendapat dan prinsip keadilan bisa ditegakkan kembali.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

Prabowo Harus Siapkan Langkah Antisipatif Ketahanan Energi

Sabtu, 28 Maret 2026 | 03:59

Beckham Jawab Keraguan dengan Tampil Trengginas di GBK

Sabtu, 28 Maret 2026 | 03:48

Daftar 97 Pinjol yang Didenda KPPU Imbas Praktik Kartel Suku Bunga

Sabtu, 28 Maret 2026 | 03:28

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Wejangan Ray Dalio

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:45

Ketua DPD Dorong Pembangunan Fondasi Sepak Bola Lewat Kompetisi

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:29

KPPU Denda 97 Pinjol Buntut Praktik Kartel Suku Bunga

Sabtu, 28 Maret 2026 | 01:59

Purbaya Disentil Anas Urbaningrum Usai Nyemprot Ekonom Kritis

Sabtu, 28 Maret 2026 | 01:33

Serius Bahas PP Tunas

Sabtu, 28 Maret 2026 | 01:18

Polri Didesak Audit Dugaan Aliran Dana Asing ke LSM

Sabtu, 28 Maret 2026 | 00:59

Selengkapnya