Berita

Mohamad Safa (Foto: Akun X @mhdksafa)

Dunia

Mohamad Safa Ungkap Rahasia Gelap PBB Terkait Perang Gaza dan Iran

SABTU, 28 MARET 2026 | 09:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Direktur Eksekutif organisasi Patriotic Vision (PVA) Mohamad Safa untuk menangguhkan tugasnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukan hanya soal mundur biasa. Ia justru menyoroti sesuatu yang lebih serius: dugaan pembungkaman suara dan pembatasan kebebasan berpendapat di dalam PBB.

Safa mengaku bahwa sejak menyampaikan pandangan berbeda terkait konflik Gaza dan Iran pada 2023, ia mulai menghadapi berbagai tekanan. Mulai dari kritik keras, tuduhan, hingga sanksi finansial. Bahkan, ia mengklaim menerima ancaman terhadap keselamatan dirinya dan keluarganya.

Dalam pernyataannya, Safa menyebut dirinya tidak lagi bebas berbicara di lingkungan PBB. Ia menuding ada pejabat senior yang menyalahgunakan kekuasaan untuk membatasi narasi tertentu, terutama yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak berpengaruh.


“Saya menerima ancaman pembunuhan, dikenai sanksi finansial, dan sekarang saya disensor. Hak saya untuk berbicara dibatasi,” ungkapnya.

Menurut Safa, tekanan ini bukan datang dari sistem resmi PBB secara langsung, melainkan dari oknum pejabat tinggi yang diduga melayani kepentingan “lobi kuat”. Hal inilah yang membuatnya merasa tidak lagi memiliki ruang untuk menyuarakan pandangan secara jujur.

Ia juga menyinggung adanya pola yang lebih besar, yaitu dugaan kampanye disinformasi global. Safa menilai narasi ancaman Iran sengaja dibesar-besarkan untuk membentuk opini publik yang mendukung perang, seperti yang menurutnya juga terjadi di Gaza.

Situasi ini membuat Safa memilih mundur sementara dari semua perannya di PBB. Baginya, keputusan ini adalah bentuk protes terhadap kondisi internal yang dinilai tidak sehat dan tidak transparan.

Safa menegaskan, ia tidak akan kembali sebelum ada perubahan nyata. Ia berharap reformasi di tubuh PBB benar-benar dilakukan agar kebebasan berpendapat dan prinsip keadilan bisa ditegakkan kembali.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya