Berita

Mohamad Safa (Foto: Akun X @mhdksafa)

Global

Mohamad Safa Ungkap Rahasia Gelap PBB Terkait Perang Gaza dan Iran

SABTU, 28 MARET 2026 | 09:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Direktur Eksekutif organisasi Patriotic Vision (PVA) Mohamad Safa untuk menangguhkan tugasnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukan hanya soal mundur biasa. Ia justru menyoroti sesuatu yang lebih serius: dugaan pembungkaman suara dan pembatasan kebebasan berpendapat di dalam PBB.

Safa mengaku bahwa sejak menyampaikan pandangan berbeda terkait konflik Gaza dan Iran pada 2023, ia mulai menghadapi berbagai tekanan. Mulai dari kritik keras, tuduhan, hingga sanksi finansial. Bahkan, ia mengklaim menerima ancaman terhadap keselamatan dirinya dan keluarganya.

Dalam pernyataannya, Safa menyebut dirinya tidak lagi bebas berbicara di lingkungan PBB. Ia menuding ada pejabat senior yang menyalahgunakan kekuasaan untuk membatasi narasi tertentu, terutama yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak berpengaruh.


“Saya menerima ancaman pembunuhan, dikenai sanksi finansial, dan sekarang saya disensor. Hak saya untuk berbicara dibatasi,” ungkapnya.

Menurut Safa, tekanan ini bukan datang dari sistem resmi PBB secara langsung, melainkan dari oknum pejabat tinggi yang diduga melayani kepentingan “lobi kuat”. Hal inilah yang membuatnya merasa tidak lagi memiliki ruang untuk menyuarakan pandangan secara jujur.

Ia juga menyinggung adanya pola yang lebih besar, yaitu dugaan kampanye disinformasi global. Safa menilai narasi ancaman Iran sengaja dibesar-besarkan untuk membentuk opini publik yang mendukung perang, seperti yang menurutnya juga terjadi di Gaza.

Situasi ini membuat Safa memilih mundur sementara dari semua perannya di PBB. Baginya, keputusan ini adalah bentuk protes terhadap kondisi internal yang dinilai tidak sehat dan tidak transparan.

Safa menegaskan, ia tidak akan kembali sebelum ada perubahan nyata. Ia berharap reformasi di tubuh PBB benar-benar dilakukan agar kebebasan berpendapat dan prinsip keadilan bisa ditegakkan kembali.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya