Berita

Sekda Surabaya, Lilik Arijanto. (Foto: RMOLJatim)

Nusantara

Kendalikan Pendatang, Pemkot Surabaya Terbitkan SE Urbanisasi

JUMAT, 27 MARET 2026 | 21:47 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai memasang kuda-kuda menghadapi mobilisasi penduduk dari luar daerah usai libur Hari Raya Idulfitri 2026/1447 H.

Langkah tegas ini dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.12.2/7333/436.7.11/2026 tentang Antisipasi dan Pengendalian Mobilisasi Penduduk. SE yang ditujukan kepada seluruh Camat dan Lurah ini diteken langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, pada 25 Maret 2026.

"Kelurahan dan kecamatan agar lebih selektif dan teliti untuk menerima permohonan pindah datang dari luar kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Lilik Arijanto dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim, Jumat, 27 Maret 2026.


Lilik menginstruksikan jajaran di tingkat bawah untuk melakukan verifikasi lapangan atau outreach secara ketat. Jika ditemukan pemohon pindah datang yang tidak memenuhi kriteria, maka statusnya akan langsung dialihkan sebagai penduduk non-permanen.

Tak hanya birokrasi, peran Ketua RT/RW juga dipertebal. Lilik meminta pengurus kampung wajib mendata setiap warga ber-KTP luar daerah yang masuk ke wilayahnya.

"Wajib melakukan pelaporan sebagai penduduk non-permanen paling lambat 1x24 jam sejak kedatangan. Permohonan bisa diajukan mandiri atau kolektif lewat laman wargaklampiddispendukcapil.surabaya.go.id," jelasnya.

Senada dengan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewanti-wanti agar pendatang yang masuk ke Kota Pahlawan memiliki tujuan dan pekerjaan yang jelas. Ia tidak ingin urbanisasi yang tak terkendali justru memicu persoalan sosial baru.

"Saya mohon kepada RT/RW, kalau ada yang masuk ke Surabaya, tolong dilihat, dipastikan dia memiliki pekerjaan atau tidak. KTP-nya harus lapor," kata Eri.

Politisi PDIP ini juga menyoroti penghuni rumah indekos. Menurutnya, meski tidak berniat pindah KTP Surabaya, setiap penghuni kos wajib melaporkan keberadaannya guna menjaga stabilitas administrasi kependudukan.

"Ini harus dikuatkan oleh RT/RW agar Surabaya tidak penuh dengan urbanisasi (tak terukur)," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya