Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Foto: Dok. Setpres)

Politik

Pemerintah Jangan Tunggu Indonesia Krisis Energi

JUMAT, 27 MARET 2026 | 14:03 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai konflik geopolitik global menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Dalam analisisnya, Awalil menekankan bahwa krisis energi sering kali muncul secara tiba-tiba akibat konflik politik, gangguan distribusi energi, atau ketegangan antarnegara produsen minyak.

Situasi tersebut membuat negara yang tidak memiliki cadangan energi memadai menjadi sangat rentan terhadap guncangan pasar global. Indonesia perlu memperkuat strategi ketahanan energi dengan meningkatkan produksi energi domestik serta mempercepat pengembangan energi alternatif.


“Negara harus memiliki strategi antisipasi sejak awal terhadap potensi krisis energi,” ujar Awalil dikutip pada Jumat, 27 Maret 2026.

Ia juga menilai percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak.

Ketergantungan pada energi impor selama ini membuat Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak geopolitik global. Selain itu, peningkatan cadangan energi nasional juga dinilai penting untuk menghadapi ketidakpastian pasar energi internasional.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah terus memantau perkembangan konflik global serta menyiapkan strategi diversifikasi pasokan energi.

Bahlil bahkan mengklaim ketahanan energi dalam negeri masih aman di tengah gejolak yang terjadi di Timur Tengah.

"Kita yakinkan bahwa solar kita insyaallah tidak perlu impor, jadi clear. BBM bensin sekitar 50 persen impor, sisanya dari dalam negeri. LPG saya yakin dalam kondisi insyaallah baik," tegas Bahlil, Kamis, 26 Maret 2026.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya