Berita

Anggota DPR Komisi XII, Yulian Gunhar. (Foto: Istimewa)

Politik

Pemerintah Jangan Bergantung Pasokan BBM Jangka Pendek

JUMAT, 27 MARET 2026 | 13:07 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Meningkatnya potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) global sebagai dampak eskalasi konflik di Timur Tengah mulai dirasakan sejumlah negara di kawasan Asia.

Kondisi yang terjadi di Filipina, Vietnam, dan Bangladesh harus menjadi peringatan serius bagi Indonesia untuk segera memperkuat strategi ketahanan energi nasional.

“Situasi global saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Indonesia harus bersikap jauh lebih antisipatif,” kata Anggota DPR Komisi XII, Yulian Gunhar dalam keterangannya, Jumat 27 Maret 2026.


Ia menegaskan, pernyataan Menteri ESDM yang menyebutkan cadangan BBM nasional hanya cukup untuk sekitar 20 hari ke depan menjadi alarm penting yang tidak boleh diabaikan.

“Ketahanan energi kita tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan jangka pendek. Ini menunjukkan adanya kerentanan struktural dalam sistem pasokan dan cadangan energi kita,” kata Gunhar.

Sebagai anggota Komisi XII yang membidangi energi, Gunhar mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memastikan stabilitas pasokan BBM di dalam negeri.

Beberapa langkah yang didorong antara lain adalah memperkuat cadangan energi nasional, mempercepat pembangunan fasilitas penyimpanan (storage), serta mengoptimalkan lifting minyak dan diversifikasi sumber energi.

"Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kurangnya kesiapsiagaan,” kata Gunhar.

Selain itu, Gunhar juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan kondisi riil cadangan energi kepada publik, agar tidak menimbulkan kepanikan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

“Jangan hanya menyampaikan angka, tetapi juga langkah konkret yang sedang dan akan dilakukan,” kata Gunhar.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya