Berita

Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Ceko, Petr Macinka (Foto: Ist)

Global

Ceko Kian Solid Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

JUMAT, 27 MARET 2026 | 12:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Republik Ceko menyatakan dukungan kuat terhadap skema otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi paling realistis dan memungkinkan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan tersebut.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang ditandatangani usai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Ceko, Petr Macinka, di Rabat pada Kamis, 26 Maret 2026.

Praha menyebut inisiatif otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi yang paling layak untuk menyelesaikan sengketa Sahara. 


"Otonomi sejati di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi paling layak untuk sengketa atas Sahara, dan bermaksud untuk bertindak sesuai dengan itu," bunyi pernyataan tersebut. 

Sebagai bagian dari implementasi konkret, Duta Besar Ceko untuk Maroko dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke wilayah Sahara.

Agenda ini bertujuan membuka jalan bagi kunjungan para pengusaha Ceko serta memperkuat inisiatif kerja sama ekonomi di kawasan tersebut.

Lebih jauh, Kedutaan Besar Ceko di Rabat akan memperluas cakupan layanan konsulernya hingga mencakup wilayah Sahara, sebagaimana wilayah lain dalam teritorial Maroko.

Ceko juga menyambut adopsi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2797 tahun 2025. 

"Republik Ceko menganggap Proposal otonomi Maroko tahun 2007 sebagai dasar yang paling tepat, serius, kredibel, dan realistis untuk mencapai solusi politik yang adil, langgeng, dan saling dapat diterima," lanjut Deklarasi Bersama tersebut.

Di bagian akhir, kedua negara kembali menegaskan dukungan terhadap utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Sahara, serta upaya yang tengah dijalankan guna mendorong proses politik menuju penyelesaian final atas sengketa regional tersebut.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya