Berita

Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Ceko, Petr Macinka (Foto: Ist)

Dunia

Ceko Kian Solid Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

JUMAT, 27 MARET 2026 | 12:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Republik Ceko menyatakan dukungan kuat terhadap skema otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi paling realistis dan memungkinkan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan tersebut.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang ditandatangani usai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Ceko, Petr Macinka, di Rabat pada Kamis, 26 Maret 2026.

Praha menyebut inisiatif otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi yang paling layak untuk menyelesaikan sengketa Sahara. 


"Otonomi sejati di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi paling layak untuk sengketa atas Sahara, dan bermaksud untuk bertindak sesuai dengan itu," bunyi pernyataan tersebut. 

Sebagai bagian dari implementasi konkret, Duta Besar Ceko untuk Maroko dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke wilayah Sahara.

Agenda ini bertujuan membuka jalan bagi kunjungan para pengusaha Ceko serta memperkuat inisiatif kerja sama ekonomi di kawasan tersebut.

Lebih jauh, Kedutaan Besar Ceko di Rabat akan memperluas cakupan layanan konsulernya hingga mencakup wilayah Sahara, sebagaimana wilayah lain dalam teritorial Maroko.

Ceko juga menyambut adopsi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2797 tahun 2025. 

"Republik Ceko menganggap Proposal otonomi Maroko tahun 2007 sebagai dasar yang paling tepat, serius, kredibel, dan realistis untuk mencapai solusi politik yang adil, langgeng, dan saling dapat diterima," lanjut Deklarasi Bersama tersebut.

Di bagian akhir, kedua negara kembali menegaskan dukungan terhadap utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Sahara, serta upaya yang tengah dijalankan guna mendorong proses politik menuju penyelesaian final atas sengketa regional tersebut.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya