Anggota DPR dari Dapil Papua Barat Daya, Robert J. Kardinal (Foto: Istimewa)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta segera menerbitkan kebijakan strategis untuk memutus praktik monopoli dan duopoli rute penerbangan, khususnya di kawasan timur Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Hal itu disampaikan Anggota DPR dari Dapil Papua Barat Daya, Robert J. Kardinal, dalam menyoroti struktur industri penerbangan nasional saat ini yang dianggap tidak sehat karena hanya didominasi dua kelompok besar, yakni Grup Lion dan Grup Garuda.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat harga tiket pesawat sulit turun dan cenderung tidak rasional, terutama untuk rute-rute ke wilayah timur Indonesia.
“Di Papua misalnya, rute-rute perintis hingga kota kecil hanya dilayani oleh Wings Air, Lion Air, dan Super Air Jet yang berada dalam satu payung bisnis,” kata Robert dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 27 Maret 2026.
Ia mencontohkan rute Jakarta-Sorong saja dapat tembus Rp15-20 juta sekali jalan.
"Harga tiket menjadi mahal karena tidak ada kompetisi. Mau tidak mau harus beli, meskipun harganya bisa mencapai Rp15 juta sampai Rp20 juta untuk sekali jalan,” jelasnya.
Selain dominasi maskapai, politikus Golkar ini juga menyinggung keterbatasan armada maskapai milik Pemerintah seperti Garuda Indonesia dan Citilink yang dinilai tidak mampu menjangkau seluruh rute secara optimal.
"Garuda-Citilink (BUMN) tidak mampu atau sengaja dibuat tidak mampu ditambah lagi dengan aturan (regulator) sehingga terjadilah monopoli," ujarnya.
Ia menilai, tidak semua rute harus dipaksakan dilayani oleh maskapai pelat merah. Karena itu, dia meminta maskapai swasta lain bisa dilibatkan atasi persoalan ini,
“Garuda sebaiknya fokus pada rute gemuk dan menguntungkan saja. Jangan semua rute diambil, apalagi kalau justru membebani keuangan negara,” katanya.
Lebih jauh, ia mengungkap bahwa kondisi ini diperparah oleh praktik duopoli yang menciptakan “ilusi kompetisi”. Di balik banyaknya merek maskapai, perputaran pasar sebenarnya hanya berputar pada dua kelompok besar, sehingga ruang persaingan menjadi sempit.
"Ini juga yang saya alami di dapil saya di Papua sana. Yang masuk ke kampung-kampung di Papua itu, yang ada kan hanya Susi Air. Akhirnya ya harganya sih suka-suka dia. Jadi tidak ada pilihan bagi masyarakat Papua, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, rakyat yang di kampung-kampung, mereka tidak punya opsi (maskapai) lain," sesalnya.
Sebagai solusi, Robert mendorong Kementerian Perhubungan membuka seluas-luasnya akses bagi maskapai swasta, bahkan termasuk dari luar negeri untuk masuk melayani rute domestik di Indonesia. Terutama di wilayah yang belum terlayani optimal.
“Kalau swasta dalam negeri belum mampu, buka saja untuk maskapai dari Singapura, Malaysia, Australia, bahkan Eropa atau China. Yang penting masyarakat punya pilihan dan harga bisa turun,” tegasnya.
Anggota Komisi IV DPR RI ini optimis, jika ada regulasi yang dapat membenahi struktur pasar di industri penerbangan kita, maka tiket murah bukanlah hal yang mustahil.
"Negara harus hadir sebagai regulator yang adil, bukan justru membiarkan rakyat terjebak dalam sistem yang tidak kompetitif,” pungkasnya.
