Berita

Peserta didik menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). (Foto: Berita Jakarta)

Politik

Penghematan Energi Jangan Ganggu Pendidikan

JUMAT, 27 MARET 2026 | 09:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti mendukung pembatalan kebijakan pembelajaran daring yang sempat diwacanakan sebagai bagian dari strategi efisiensi energi.

Menurutnya, kebijakan di sektor pendidikan tidak boleh diambil secara terburu-buru tanpa kajian yang matang, karena berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik.

“Dalam membuat kebijakan, dalam hal ini sektor pendidikan, kita tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru. Semua kebijakan harus melalui kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa,” ujar Reni, Jumat, 27 Maret 2026.


Ia menegaskan, pembelajaran tatap muka masih menjadi pilihan terbaik saat ini karena mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih utuh, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter siswa.

“Sekolah tatap muka tetap menjadi pilihan terbaik saat ini, karena memberikan pengalaman belajar yang lebih utuh, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter,” jelasnya.

Reni menambahkan, tujuan utama pendidikan adalah mencetak generasi unggul, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus benar-benar matang dan berorientasi pada masa depan anak-anak Indonesia.

“Tujuan utama pendidikan adalah mencetak generasi yang unggul. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus benar-benar matang dan berorientasi pada masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.

Di sisi lain, dalam konteks penghematan energi yang menjadi isu nasional, Reni mendorong pemerintah agar lebih cermat menentukan sektor-sektor yang relevan untuk penerapan kebijakan work from home (WFH), sehingga tidak mengganggu proses kegiatan penting, khususnya di bidang pendidikan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya