APBN 2026 Perlu Penyesuaian Hadapi Ketidakpastian Global

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto mendorong pemerintah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap konstruksi APBN 2026. 

Pasalnya, perubahan signifikan pada asumsi makro seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS harus segera direspons secara serius.
 
“Penyesuaian tersebut penting agar APBN tetap kredibel dan mampu menjadi instrumen stabilisasi ekonomi di tengah ketidakpastian global yang meningkat,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026. 

Lanjut dia, tanpa revisi, maka risiko tekanan fiskal akan semakin besar, yang dikhawatirkan akan menembus batas defisit anggaran yang 3.0 persen PDB.
 
Mulyanto menekankan bahwa alokasi belanja negara juga harus dipertajam dan difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. 

“Pemerintah diuji untuk benar-benar menunjukkan keberpihakannya kepada ekonomi rakyat kecil di tengah krisis geopolitik saat ini.  Program MBG, Koperasi Merah Putih, dan pembangunan IKN penting untuk dipertajam,” ungkapnya.
 
Di sisi lain, ia melihat adanya peluang dari kenaikan harga komoditas global seperti batubara, minyak sawit, dan gas alam yang dapat menjadi penopang tambahan bagi pendapatan negara. 

“Potensi ini harus dioptimalkan untuk menjaga keseimbangan fiskal,” tegasnya.
 
Dengan langkah-langkah tersebut, Mulyanto meyakini Pemerintah tetap dapat menjaga stabilitas APBN tanpa harus mengambil kebijakan yang berisiko menekan daya beli masyarakat melalui kenaikan harga BBM bersubsidi.