Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. (Foto: Dok. RMOL)

Politik

Tanggapi Purbaya, Eddy Soeparno: APBN Kuat Bukan Jaminan Lolos Krisis Energi

KAMIS, 26 MARET 2026 | 18:11 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diklaim cukup kuat, bukan jaminan Indonesia pasti lolos dari krisis energi.

Begitu dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menanggapi pandangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa Indonesia belum darurat energi karena APBN yang kuat. 

“Saya menghargai kinerja Menkeu yang menjaga resiliensi fiskal. Namun kita perlu selalu waspada bahwa kuatnya APBN bukan jaminan bahwa pasokan energi yang selama ini dipenuhi melalui jalur impor akan selalu terpenuhi,” ujar Eddy kepada wartawan, Kamis 26 Maret 2026.


Bagi Wakil Ketua Umum PAN ini, perang Iran-Israel-AS adalah disrupsi global yang sejajar dengan disrupsi ketika dunia dilanda Covid 19. 

Pada saat itu, sejumlah produk dan komoditas sulit kita impor karena negara-negara produsen membutuhkannya di negara masing-masing. 

Artinya, sambung Eddy, andai Indonesia memiliki kecukupan dana untuk membelinya sekalipun, belum tentu negara produsen bersedia menjual produk yang dimaksud.

“Risiko inilah yang kita hadapi saat ini. Meski Indonesia memiliki APBN yang kuat, namun belum tentu kita mampu memenuhi kebutuhan energi seperti BBM, migas dan LPG yang selama ini diimpor karena diperebutkan oleh banyak negara,” lanjutnya. 

Karena itu, Eddy meminta seluruh pemangku kepentingan tetap waspada sekaligus berupaya memastikan bahwa sumber pasokan energi Indonesia dapat diandalkan. 

"Dalam kondisi krisis energi global saat ini prioritas utamanya adalah mewujudkan reliability of supply dan bukan sekedar availability of supply," pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya