Berita

Ilustrasi (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube France24)

Tekno

Meta dan Google Terbukti Bersalah Bikin Anak Kecanduan Medsos

KAMIS, 26 MARET 2026 | 14:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengadilan di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Meta dan Google lalai dalam merancang platform media sosial yang berdampak negatif bagi anak-anak dan remaja. 

Dikutip dari Reuters, Kamis 26 Maret 2026, putusan ini menjatuhkan denda total sebesar 6 juta Dolar AS, dengan rincian 4,2 juta Dolar AS untuk Meta dan 1,8 juta Dolar AS untuk Google. 

Meski jumlah tersebut tergolong kecil bagi dua raksasa teknologi dunia tersebut, dampaknya dinilai jauh lebih besar. Kasus ini sejak awal memang dimaksudkan sebagai “kasus uji coba” yang dapat menjadi acuan bagi ribuan gugatan serupa yang saat ini sedang berjalan di berbagai pengadilan.


Perkara ini berawal dari gugatan seorang perempuan bernama Kaley, yang mengaku telah kecanduan menggunakan YouTube dan Instagram sejak usia muda. Ia menilai desain kedua platform tersebut secara sengaja dibuat untuk menarik perhatian dan membuat pengguna terus terlibat, salah satunya melalui fitur “gulir tak terbatas” yang memungkinkan pengguna terus melihat konten tanpa henti. Juri akhirnya sepakat bahwa kedua perusahaan tidak hanya lalai dalam merancang produknya, tetapi juga gagal memberikan peringatan yang memadai mengenai potensi risiko bagi pengguna muda.

Salah satu pernyataan paling kuat dalam kasus ini datang dari pengacara pihak penggugat yang menyebut, “Putusan hari ini adalah referendum dari juri, kepada seluruh industri bahwa akuntabilitas telah tiba.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar kemenangan satu pihak, melainkan sinyal bagi seluruh industri teknologi bahwa mereka kini dituntut untuk bertanggung jawab atas dampak produknya.

Di sisi lain, Meta dan Google tidak menerima putusan tersebut dan telah menyatakan akan mengajukan banding. Terlepas dari hasil persidangan, pasar tampak tidak terlalu bereaksi negatif, terlihat dari kenaikan tipis saham kedua perusahaan setelah putusan diumumkan.

Kasus ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap keselamatan anak di dunia digital. Dalam beberapa tahun terakhir, kritik terhadap perusahaan teknologi semakin tajam, terutama terkait dampaknya terhadap kesehatan mental anak dan remaja. Karena Kongres AS belum berhasil mengesahkan undang-undang komprehensif tentang media sosial, banyak negara bagian mulai mengambil langkah sendiri, termasuk menerapkan aturan verifikasi usia dan pembatasan penggunaan perangkat di sekolah.

Selain kasus ini, sejumlah gugatan lain juga sedang menunggu proses persidangan. Bahkan, di negara bagian New Mexico, Meta baru saja dinyatakan melanggar hukum karena dianggap menyesatkan pengguna mengenai keamanan platformnya serta gagal mencegah eksploitasi anak.

Dalam persidangan, pengacara penggugat berusaha menunjukkan bahwa perusahaan teknologi secara sengaja menargetkan pengguna muda dan mengutamakan keuntungan dibandingkan keselamatan. 

Sementara itu, pihak Meta dan Google memberikan pembelaan dengan menyebut faktor lain, seperti kondisi pribadi penggugat, sebagai penyebab utama masalah yang dialaminya. CEO Meta, Mark Zuckerberg, juga sempat memberikan kesaksian dan menyatakan bahwa pembatasan fitur tertentu dinilai tidak memiliki dasar bukti yang cukup kuat. Ia mengatakan, “Saya merasa bukti yang ada tidak cukup jelas untuk membatasi kebebasan berekspresi.”

Ke depan, proses hukum diperkirakan masih akan panjang, dengan berbagai banding dan kasus lanjutan yang kemungkinan muncul. Namun demikian, banyak pihak menilai bahwa putusan ini bisa menjadi titik balik penting. Jika tren ini berlanjut, perusahaan teknologi mungkin akan dipaksa untuk mengubah desain platform mereka agar lebih aman, terutama bagi pengguna anak-anak dan remaja.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya