Berita

Dapur MBG. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

KAMIS, 26 MARET 2026 | 11:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Badan Gizi Nasional (BGN) diminta memperketat pengawasan melalui pembentukan lembaga akreditasi dapur di tengah sorotan tajam terhadap maraknya pelanggaran standar layanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menegaskan sertifikasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus menjadi jaminan keselamatan konsumsi, bukan sekadar urusan administratif.

Langkah ini menyusul data mengejutkan bahwa sebanyak 1.251 SPPG telah dijatuhi sanksi akibat pelanggaran standar. Rinciannya, 1.030 unit ditangguhkan, 210 unit menerima surat peringatan pertama (SP1), dan 11 unit lainnya telah mencapai surat peringatan kedua (SP2).


“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menyangkut masa depan generasi kita. Jangan sampai sertifikasi hanya menjadi formalitas. Yang paling penting adalah makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi,” ujar Neng Eem di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026.

Berdasarkan rencana BGN, setiap dapur MBG wajib mengantongi tiga sertifikasi utama yakni laik higiene dan sanitasi, sertifikasi halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). 

Neng Eem menilai ketiga instrumen ini merupakan benteng pertahanan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan atau distribusi makanan basi yang merugikan masyarakat.

Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa penegakan aturan yang keras, sertifikat tersebut hanya akan menjadi pajangan dinding.

“Jika ditemukan pelanggaran serius, tidak cukup hanya ditutup sementara. Harus ada tindakan tegas hingga pencabutan izin operasional. Ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga martabat program nasional ini,” tegasnya.

Politisi PKB ini menekankan bahwa ketegasan BGN dalam menindak 1.251 SPPG bermasalah adalah langkah awal yang baik, namun akreditasi ke depan harus lebih preventif. Ia berharap sistem akreditasi baru ini mampu mengeliminasi risiko keamanan pangan secara total sehingga anggaran jumbo yang dikeluarkan negara tidak terbuang sia-sia.

“Ke depan, kita berharap tidak ada lagi kasus keracunan atau makanan basi. Sertifikasi ini harus menjadi garansi mutlak bahwa program MBG aman dan berkualitas tinggi,” pungkas Neng Eem.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Jokowi Punya Andil di Balik Mundurnya Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Dipanggil KPK, Tiga Petinggi PT Benteng Tunggal Kompak Mangkir

Kamis, 12 November 2026 | 18:17

Gubernur Jateng Musnahkan 32,7 Juta Batang Rokok Ilegal

Kamis, 12 November 2026 | 18:16

Denyut Songket Silungkang, Menggerakkan Ekonomi Lokal di Sawahlunto

Kamis, 12 November 2026 | 18:15

Kader Golkar Sodorkan Nama Bahlil di Tengah Bursa Pengganti Wapres Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:07

Taj Yasin Ajak Pelajar Lawan Radikalisme dengan Konten Positif

Kamis, 12 November 2026 | 17:52

Prabowo Apresiasi Kinerja Gibran Selama Dua Tahun Terakhir

Kamis, 12 November 2026 | 17:44

CPNS 2026, Ini Formasi Prioritas dan Peluang untuk PPPK

Kamis, 12 November 2026 | 17:38

Rupiah Tembus Rp18.250 per Dolar AS, Wamenko Drajad: Tak Seperti Krisis 1998

Kamis, 12 November 2026 | 17:36

Selengkapnya