Berita

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani (RMOL/ Faisal Aristama)

Politik

Komisi X DPR Desak Anggaran Pendidikan Jangan Diturunkan

KAMIS, 26 MARET 2026 | 09:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana efisiensi anggaran untuk menjaga defisit APBN tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan. 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani menegaskan, hal tersebut merupakan prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

“Pemangkasan anggaran pendidikan pada dasarnya bukanlah langkah yang ideal, kecuali dilakukan secara sangat selektif dan tidak menyentuh program-program inti,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026.


Legislator PKB ini menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar pos belanja negara, melainkan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta daya saing bangsa. 

Oleh karena itu, apabila efisiensi anggaran harus dilakukan, maka yang seharusnya dipangkas adalah belanja non-prioritas, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta program-program yang tumpang tindih.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran pendidikan secara luas berpotensi menimbulkan dampak serius. Dalam jangka pendek, hal tersebut dapat menekan bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta kesejahteraan guru.

Sementara dalam jangka panjang, kebijakan tersebut berisiko menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, dan melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global.

“Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan,” ujar Lalu Hadrian.

Karena itu, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah agar melakukan efisiensi secara hati-hati, berbasis data, serta mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mencari alternatif efisiensi lain, seperti meningkatkan efektivitas belanja, mengurangi pemborosan birokrasi, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

“Pada prinsipnya, kami tidak menolak efisiensi. Namun, kebijakan tersebut harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, khususnya di bidang pendidikan,” pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya