Berita

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani (RMOL/ Faisal Aristama)

Politik

Komisi X DPR Desak Anggaran Pendidikan Jangan Diturunkan

KAMIS, 26 MARET 2026 | 09:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana efisiensi anggaran untuk menjaga defisit APBN tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan. 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani menegaskan, hal tersebut merupakan prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

“Pemangkasan anggaran pendidikan pada dasarnya bukanlah langkah yang ideal, kecuali dilakukan secara sangat selektif dan tidak menyentuh program-program inti,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026.


Legislator PKB ini menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar pos belanja negara, melainkan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta daya saing bangsa. 

Oleh karena itu, apabila efisiensi anggaran harus dilakukan, maka yang seharusnya dipangkas adalah belanja non-prioritas, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta program-program yang tumpang tindih.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran pendidikan secara luas berpotensi menimbulkan dampak serius. Dalam jangka pendek, hal tersebut dapat menekan bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta kesejahteraan guru.

Sementara dalam jangka panjang, kebijakan tersebut berisiko menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, dan melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global.

“Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan,” ujar Lalu Hadrian.

Karena itu, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah agar melakukan efisiensi secara hati-hati, berbasis data, serta mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mencari alternatif efisiensi lain, seperti meningkatkan efektivitas belanja, mengurangi pemborosan birokrasi, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

“Pada prinsipnya, kami tidak menolak efisiensi. Namun, kebijakan tersebut harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, khususnya di bidang pendidikan,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya