Kasus Andrie Yunus Berpotensi Jadi Krisis Kepercayaan terhadap TNI

Di luar dimensi internal, penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari Letjen Yudi Abrimantyo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sarat dengan kalkulasi politik. 

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengatakan, dalam konteks Indonesia, kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus memiliki resonansi emosional yang kuat di masyarakat. 

Presiden Prabowo Subianto pun bereaksi dan meminta Mabes TNI mengusut tuntas kasus yang menimpa Andrie Yunus tersebut.

"Kasus Andrie Yunus bukan sekadar tindak kriminal, melainkan dihubungkan dengan simbol kekerasan yang kerap dikaitkan dengan dampak hukum dan ketidakadilan," kata Ginting dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 26 Maret 2026.

Ginting menekankan, jika tidak ditangani secara cepat dan transparan, kasus ini justru berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap TNI. 

Apalagi, selama ini TNI menikmati tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi dibandingkan institusi lain.

Dengan menarik kendali ke Panglima, TNI berusaha mengirim pesan bahwa institusi tidak mentolerir pelanggaran, bahkan jika itu melibatkan unit strategis sekalipun. 

"Inilah bentuk manajemen persepsi yang penting untuk mencegah berkembangnya narasi militer melindungi anggotanya sendiri," kata Ginting.

Lebih jauh, langkah ini juga dapat dilihat sebagai upaya "pre-emptive" untuk mencegah politisasi. Dalam iklim demokrasi, setiap kasus yang melibatkan aparat bersenjata selalu berpotensi ditarik ke arena politik. 

"Baik untuk mengkritik peran militer di ruang sipil maupun untuk menghidupkan kembali trauma masa lalu," demikian Ginting.