Berita

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Politik

Kasus Andrie Yunus Berpotensi Jadi Krisis Kepercayaan terhadap TNI

KAMIS, 26 MARET 2026 | 05:16 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Di luar dimensi internal, penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari Letjen Yudi Abrimantyo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sarat dengan kalkulasi politik. 

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengatakan, dalam konteks Indonesia, kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus memiliki resonansi emosional yang kuat di masyarakat. 

Presiden Prabowo Subianto pun bereaksi dan meminta Mabes TNI mengusut tuntas kasus yang menimpa Andrie Yunus tersebut.


"Kasus Andrie Yunus bukan sekadar tindak kriminal, melainkan dihubungkan dengan simbol kekerasan yang kerap dikaitkan dengan dampak hukum dan ketidakadilan," kata Ginting dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 26 Maret 2026.

Ginting menekankan, jika tidak ditangani secara cepat dan transparan, kasus ini justru berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap TNI. 

Apalagi, selama ini TNI menikmati tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi dibandingkan institusi lain.

Dengan menarik kendali ke Panglima, TNI berusaha mengirim pesan bahwa institusi tidak mentolerir pelanggaran, bahkan jika itu melibatkan unit strategis sekalipun. 

"Inilah bentuk manajemen persepsi yang penting untuk mencegah berkembangnya narasi militer melindungi anggotanya sendiri," kata Ginting.

Lebih jauh, langkah ini juga dapat dilihat sebagai upaya "pre-emptive" untuk mencegah politisasi. Dalam iklim demokrasi, setiap kasus yang melibatkan aparat bersenjata selalu berpotensi ditarik ke arena politik. 

"Baik untuk mengkritik peran militer di ruang sipil maupun untuk menghidupkan kembali trauma masa lalu," demikian Ginting.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya