Presiden Jerman: Perang Iran Melanggar Hukum Internasional dan Tak Perlu Terjadi

Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, melontarkan kritik tajam terhadap dinamika kebijakan luar negeri global, khususnya terkait perang di Iran.

Ia menegaskan, kredibilitas kebijakan luar negeri tidak akan meningkat hanya karena negara-negara enggan menyebut pelanggaran hukum internasional secara terbuka.

“Kebijakan luar negeri kita tidak akan menjadi lebih meyakinkan hanya karena kita tidak menyebut pelanggaran hukum internasional sebagai pelanggaran hukum internasional,” tegasnya dikutip redaksi sesaat lalu.

Steinmeier menyebut sikap tersebut sudah terlihat dalam konflik Perang Gaza, dan kini kembali muncul dalam konflik yang melibatkan Iran. Ia secara lugas menilai perang tersebut melanggar hukum internasional.

Menurutnya, alasan terkait ancaman serangan terhadap Amerika Serikat yang dijadikan dasar konflik dinilai lemah. Bahkan, kata dia, sebagian badan intelijen AS juga mengakui hal tersebut.

Lebih jauh, Steinmeier menyinggung adanya kesalahan politik fatal yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam konflik. Ia juga menyoroti bahwa perang tersebut sejatinya dapat dihindari, terutama jika tujuannya adalah mencegah Iran memiliki senjata nuklir.

“Ini adalah perang yang tidak perlu,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Steinmeier juga mengkritik perubahan paradigma global yang dinilainya semakin mengesampingkan diplomasi. Ia menilai, saat ini pembicaraan soal hukum internasional kerap dianggap naif, sementara diplomasi dipandang tidak efektif.

Padahal, Jerman sejak lama berupaya memposisikan diri sebagai kekuatan perdamaian yang mengedepankan pendekatan non-militer, termasuk melalui diplomasi dan kebijakan budaya luar negeri.

Namun, ia mengakui adanya pergeseran arah kebijakan global yang kini lebih menitikberatkan pada kekuatan militer.

“Seolah-olah hanya kekuatan militer yang penting,” kritiknya.

Steinmeier pun menyerukan perlunya sikap yang lebih dewasa dalam melihat hubungan antara kekuatan militer dan kecerdasan dalam kebijakan luar negeri. Ia menegaskan, keduanya tidak bisa dipisahkan.

Menurutnya, kekuatan militer tidak akan efektif tanpa diimbangi strategi diplomasi yang cerdas, sebuah pendekatan yang, kata dia, sudah menjadi praktik umum di banyak negara.