Pelanggaran Personel BAIS TNI Tidak Berdiri Sendiri

.Dari perspektif militer, langkah menyerahkan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari Letjen Yudi Abrimantyo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, mencerminkan pola klasik dalam manajemen krisis organisasi bersenjata, yakni sentralisasi kendali untuk stabilisasi cepat.

Hal ini dikatakan Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menanggapi kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus.

"Dalam struktur militer, terutama pada satuan strategis seperti BAIS TNI, setiap pelanggaran oleh personel tidak pernah dianggap berdiri sendiri," kata Ginting dalam keterangannya, Rabu 25 Maret 2026.

Menurut Ginting, penyerahan jabatan Kabais akan dibaca sebagai potensi gangguan terhadap rantai komando, kohesi satuan, dan bahkan keamanan informasi. 

"Oleh karena itu, respons yang diambil bukan sekadar penindakan individual, melainkan juga langkah struktural," kata Ginting.

Pengambilalihan langsung oleh Panglima TNI menunjukkan dua hal. Pertama, kasus kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus ini dipandang cukup serius sehingga harus ditangani di level tertinggi. 

Kedua, ada kebutuhan untuk memastikan tidak terjadi friksi internal atau loyalitas ganda yang dapat menghambat proses hukum maupun investigasi.

"Langkah ini sekaligus dapat dibaca sebagai upaya “sterilisasi organisasi”, membersihkan potensi residu konflik di dalam tubuh BAIS TNI agar fungsi intelijen strategis tetap berjalan tanpa gangguan," pungkas Ginting. 

Diberitakan sebelumnya, Puspom TNI telah mengungkap ada empat prajurit BAIS TNI yang menjadi terduga pelaku. Empat prajurit tersebut berinisial NDP, SL, BHW, dan ES.