Berita

Joko Widodo bersama Yaqut Cholil Qoumas. (Foto: Instagram @gusyaqut)

Politik

Yaqut Diduga Punya Beking Rezim Sampai Bikin Ciut KPK

RABU, 25 MARET 2026 | 22:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas diduga punya beking penguasa yang memimpin sebelum rezim sekarang ini, sehingga membuat KPK tak bertaring memproses hukum sosok itu dalam kasus dugaan korupsi Kuota Haji.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza memandang, perlakuan istimewa yang diberikan KPK kepada Yaqut berupa penangguhan penahanan di rumah tahanan (rutan) pada Hari Raya Idulfitri kemarin, merupakan salah satu indikasinya. 

"Dikhawatirkan memproses dan mengungkap kasus ini akan menghadirkan dinamika politik kekuasaan dari yang sebelumnya memerintah akan begitu tinggi tekanannya," ujar dia kepada RMOL, Rabu, 25 Maret 2026.


Magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu memperkirakan, Yaqut masih punya hubungan politik cukup kuat dengan penguasa rezim sebelumnya, sehingga dirinya mendapat penangguhan dari KPK.

"Mau tidak mau KPK tampak ciut dalam memperlakukan Yaqut," sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, Efriza mendorong agar KPK tidak tebang pilih dalam memproses kasus dugaan korupsi, apalagi hanya karena memiliki kedekatan dengan elite politik yang berkuasa terdahulu.

"Saat ini terhadap perlakuan istimewa Yaqut, problem utamanya bukan semata ada atau tidaknya pelindung, melainkan bagaimana keputusan tersebut dijelaskan secara transparan dan konsisten dengan aturan yang berlaku," tuturnya. 

"Jika KPK tidak mampu mengkomunikasikan dasar pertimbangannya secara terbuka, maka ruang spekulasi akan selalu muncul, dan itu berpotensi menggerus kepercayaan publik," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya