Berita

Longsor Putus Akses Jalan, di Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). (Foto: Polres Sikka)

Nusantara

NTT Butuh Alat Berat dan Logistik Mendesak Pasca Banjir dan Longsor

SELASA, 24 MARET 2026 | 09:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penanganan pasca bencana banjir dan longsor pada sejumlah wilayah terdampak di Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi satu hal yang mesti segera dilakukan pemerintah daerah (pemda) setempat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan, sejumlah hal perlu dilalukan pemda di NTT pasca banjir dan longsor yang melanda sejak Jumat, 20 Maret 2026.

"Percepatan pemulihan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama," ujar dia dalam keterangannya, Selasa, 24 Maret 2026.


Dia memaparkan, 10 desa di Kabupaten Sikka, NTT yang terdampak banjir dan longsor dipicu oleh hujan berintensitas tinggi, yang berlangsung dalam durasi cukup lama. 

"Material longsor menimbun badan jalan di dua titik sehingga menyebabkan akses utama warga terputus dan aktivitas perekonomian terganggu," sambungnya memaparkan.

Abdul Muhari menegaskan, kejadian bencana ini masih berada dalam periode Status Siaga Darurat Bencana di Provinsi NTT, yang berlaku hingga 8 Juni 2026.

"Kebutuhan mendesak meliputi dukungan alat berat, bantuan logistik, serta pembangunan turap pengaman untuk mengantisipasi potensi longsor susulan," urainya.

Lebih lanjut, Abdul Muhari mendorong pemda segera menangani kerusakan yang terjadi pasca bencana, serta terus mengantisipasi bencana hidrometeorologi mengingat saat ini masih dalam momen Hari Raya Idul Fitri yang terbilang tak punya intensitas tinggi mobilitas masyarakat.

"Kewaspadaan ini perlu ditingkatkan seiring tingginya mobilitas masyarakat pada periode pasca Idul Fitri. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan mitigasi guna meminimalkan risiko bencana," demikian Abdul Muhari menambahkan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya