Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)

Politik

Berkali-kali Kalah, tapi Prabowo Tidak Menjatuhkan Sistem

SELASA, 24 MARET 2026 | 06:16 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Perjalanan politik Prabowo Subianto yang berulang kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden sebelum akhirnya memenangkan kontestasi, menunjukkan bahwa demokrasi memberi ruang bagi siapa pun yang konsisten dan memiliki daya juang.

Demikian pandangan pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, dikutip Selasa 24 Maret 2026.

“Prabowo itu petarung. Berkali-kali kalah, tapi tidak menjatuhkan sistem. Ia justru kembali lewat mekanisme demokrasi dan akhirnya menang,” kata Amir.


Dalam analisisnya, Amir menguraikan sejumlah skenario risiko apabila terjadi upaya sistematis untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo.

Pertama, Fragmentasi Elite Politik
Upaya delegitimasi pemerintahan berpotensi memecah elite menjadi beberapa faksi yang saling berhadapan. Kondisi ini bisa memicu konflik terbuka, baik di parlemen maupun di ruang publik.

Kedua, Perebutan Jabatan dan Kekuasaan

Alih-alih fokus pada kepentingan rakyat, dinamika politik justru berpotensi bergeser menjadi ajang perebutan posisi strategis. Hal ini memperburuk kualitas tata kelola pemerintahan.

“Ketika pemerintah dilemahkan, yang muncul bukan solusi, tapi kompetisi liar antar-elite. Semua ingin mengisi kekosongan kekuasaan,” kata Amir.

Ketiga, Penurunan Kepercayaan Publik
Instabilitas politik akan berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap negara. Dalam jangka panjang, ini bisa mengganggu legitimasi institusi demokrasi itu sendiri.

Keempat, Kerentanan Intervensi Asing
Dalam perspektif geopolitik, kondisi domestik yang tidak stabil membuka peluang bagi aktor eksternal untuk masuk dan memanfaatkan situasi.

“Ini yang sering luput. Ketika negara tidak stabil, aktor global bisa memainkan pengaruhnya, baik secara ekonomi maupun politik,” ujar Amir.

Meski demikian, Amir juga mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus tetap menjaga soliditas internal dan fokus pada agenda kerakyatan.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

H+3 Lebaran Emas Antam Stagnan, Buyback Merosot Rp80 Ribu

Selasa, 24 Maret 2026 | 10:01

NTT Butuh Alat Berat dan Logistik Mendesak Pasca Banjir dan Longsor

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:47

Rahasia AC Mobil Tetap Beku di Tengah Kemacetan Arus Balik Lebaran 2026

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:40

Prabowo Telepon Presiden Palestina, Tegaskan Solidaritas dari Indonesia

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:34

Harga Minyak Anjlok 11 Persen

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:22

Menanti Pembukaan Bursa Usai Libur Lebaran: Peluang dan Risiko di Pasar Saham RI

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:01

Saham-saham Asia Terbang Usai Keputusan Trump

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:44

Iran: Tidak Ada Negosiasi dengan AS, Itu Berita Bohong untuk Manipulasi Pasar

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:33

Pasar Saham AS Melonjak Setelah Trump Tunda Serangan ke Iran

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:18

Leonid Radvinsky Wafat: Jejak Sang Raja Platform OnlyFans yang Fenomenal

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:07

Selengkapnya