Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)

Politik

Berkali-kali Kalah, tapi Prabowo Tidak Menjatuhkan Sistem

SELASA, 24 MARET 2026 | 06:16 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Perjalanan politik Prabowo Subianto yang berulang kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden sebelum akhirnya memenangkan kontestasi, menunjukkan bahwa demokrasi memberi ruang bagi siapa pun yang konsisten dan memiliki daya juang.

Demikian pandangan pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, dikutip Selasa 24 Maret 2026.

“Prabowo itu petarung. Berkali-kali kalah, tapi tidak menjatuhkan sistem. Ia justru kembali lewat mekanisme demokrasi dan akhirnya menang,” kata Amir.


Dalam analisisnya, Amir menguraikan sejumlah skenario risiko apabila terjadi upaya sistematis untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo.

Pertama, Fragmentasi Elite Politik
Upaya delegitimasi pemerintahan berpotensi memecah elite menjadi beberapa faksi yang saling berhadapan. Kondisi ini bisa memicu konflik terbuka, baik di parlemen maupun di ruang publik.

Kedua, Perebutan Jabatan dan Kekuasaan

Alih-alih fokus pada kepentingan rakyat, dinamika politik justru berpotensi bergeser menjadi ajang perebutan posisi strategis. Hal ini memperburuk kualitas tata kelola pemerintahan.

“Ketika pemerintah dilemahkan, yang muncul bukan solusi, tapi kompetisi liar antar-elite. Semua ingin mengisi kekosongan kekuasaan,” kata Amir.

Ketiga, Penurunan Kepercayaan Publik
Instabilitas politik akan berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap negara. Dalam jangka panjang, ini bisa mengganggu legitimasi institusi demokrasi itu sendiri.

Keempat, Kerentanan Intervensi Asing
Dalam perspektif geopolitik, kondisi domestik yang tidak stabil membuka peluang bagi aktor eksternal untuk masuk dan memanfaatkan situasi.

“Ini yang sering luput. Ketika negara tidak stabil, aktor global bisa memainkan pengaruhnya, baik secara ekonomi maupun politik,” ujar Amir.

Meski demikian, Amir juga mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus tetap menjaga soliditas internal dan fokus pada agenda kerakyatan.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya