Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. (Foto: Tim Eddy Soeparno)

Politik

Pimpinan MPR Sambut Baik Langkah Presiden Prabowo Percepat Transisi Energi

SENIN, 23 MARET 2026 | 19:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pimpinan MPR mendukung sepenuhnya upaya percepatan transisi energi yang disampaikan Presiden Prabowo dalam upaya menghadapi krisis energi. 

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan, komitmen Presiden Prabowo sudah tepat dalam menyikapi situasi geopolitik global yang sedang dinamis.

“Saya menyambut gembira arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit tenaga surya, angin, panas bumi, bahkan mempercepat elektrifikasi di sektor transportasi," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Senin 23 Maret 2026. 


Kata Eddy, krisis energi yang ditimbulkan perang di Timur Tengah, semakin menyadarkan kita bahwa ketahanan energi nasional rentan terhadap disrupsi global. 

Wakil Ketua Umum PAN ini menjelaskan, ketergantungan Indonesia pada sejumlah produk migas seperti minyak mentah, LPG, kerosene dan produk lainnya, menyebabkan kita berada dalam posisi rapuh ketika pasokannya terganggu sebagaimana kita alami hari ini. 

"Jika impor LPG tersendat misalnya, sektor rumah tangga, restoran, perhotelan dan lainnya tidak dapat melakukan kegiatan memasak, mengingat 75% dari kebutuhan LPG nasional datang dari jalur impor," tuturnya.

Oleh karena itu, katanya, perlu dilakukan konversi cara masak dari LPG ke kompor induksi (listrik) secepatnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini juga mendukung arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat pensiun dini pembangkit diesel karena biaya pengoperasiannya bisa 3-5 kali lebih mahal dibandingkan batubara dan pembangkit ini menghasilkan emisi karbon yang cenderung 'toxic'. 

Pada sisi lain, Eddy juga mendorong agar legislasi yang mengatur transisi energi segera difinalisasi

“Kesempatan ini juga menyadarkan kita akan pentingnya payung hukum yang mengatur transisi energi, yakni RUU Energi Baru Energi Terbarukan, termasuk revisi UU Ketenagalistrikan," pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya