Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. (Foto: Tim Eddy Soeparno)

Politik

Pimpinan MPR Sambut Baik Langkah Presiden Prabowo Percepat Transisi Energi

SENIN, 23 MARET 2026 | 19:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pimpinan MPR mendukung sepenuhnya upaya percepatan transisi energi yang disampaikan Presiden Prabowo dalam upaya menghadapi krisis energi. 

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan, komitmen Presiden Prabowo sudah tepat dalam menyikapi situasi geopolitik global yang sedang dinamis.

“Saya menyambut gembira arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit tenaga surya, angin, panas bumi, bahkan mempercepat elektrifikasi di sektor transportasi," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Senin 23 Maret 2026. 


Kata Eddy, krisis energi yang ditimbulkan perang di Timur Tengah, semakin menyadarkan kita bahwa ketahanan energi nasional rentan terhadap disrupsi global. 

Wakil Ketua Umum PAN ini menjelaskan, ketergantungan Indonesia pada sejumlah produk migas seperti minyak mentah, LPG, kerosene dan produk lainnya, menyebabkan kita berada dalam posisi rapuh ketika pasokannya terganggu sebagaimana kita alami hari ini. 

"Jika impor LPG tersendat misalnya, sektor rumah tangga, restoran, perhotelan dan lainnya tidak dapat melakukan kegiatan memasak, mengingat 75% dari kebutuhan LPG nasional datang dari jalur impor," tuturnya.

Oleh karena itu, katanya, perlu dilakukan konversi cara masak dari LPG ke kompor induksi (listrik) secepatnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini juga mendukung arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat pensiun dini pembangkit diesel karena biaya pengoperasiannya bisa 3-5 kali lebih mahal dibandingkan batubara dan pembangkit ini menghasilkan emisi karbon yang cenderung 'toxic'. 

Pada sisi lain, Eddy juga mendorong agar legislasi yang mengatur transisi energi segera difinalisasi

“Kesempatan ini juga menyadarkan kita akan pentingnya payung hukum yang mengatur transisi energi, yakni RUU Energi Baru Energi Terbarukan, termasuk revisi UU Ketenagalistrikan," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya