Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Getty Images)

Politik

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

SENIN, 23 MARET 2026 | 13:09 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait konflik Selat Hormuz dinilai tidak konsisten dan menunjukkan tekanan besar akibat risiko militer serta dampak ekonomi global.

Sikap yang berubah-ubah, mulai dari tidak peduli hingga mengeluarkan ultimatum, dinilai mencerminkan keraguan AS untuk bertindak sendiri.

Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, menyebut perubahan sikap itu terjadi karena ancaman Trump tidak direspons oleh Iran, sementara risiko keterlibatan militer dinilai terlalu tinggi.


“Ini bentuk kegalauan Trump, ternyata Iran tidak takut dengan ancaman Trump. Dan juga ini bentuk Trump juga pengecut.” ujarnya dalam keterangan daring, Senin, 23 Maret 2026. 

Ia menjelaskan, awalnya AS berencana mengirim kapal perang untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Namun rencana itu tidak berjalan karena angkatan laut AS dinilai tidak siap menghadapi risiko konflik langsung.

“Tapi ternyata angkatan laut AS sendiri tidak berani karena resikonya sangat tinggi kalau mereka ikut mengawal itu sendiri.” katanya.

Menurut Faisal, perubahan strategi AS yang kemudian mengajak sekutu juga tidak mendapat respons kuat dari negara-negara Eropa maupun anggota NATO.

Kondisi ini diperparah dengan tekanan domestik di AS akibat potensi kenaikan harga minyak dan BBM jika Selat Hormuz tetap ditutup.

Sementara itu, muncul pernyataan bersama dari 22 negara yang menyatakan kesiapan menjaga Selat Hormuz. Namun Faisal menilai komitmen tersebut masih perlu dibuktikan di lapangan.

“Nah, kalau memang benar itu yang mereka akan lakukan, komitmen itu mereka laksanakan nanti, artinya perang akan semakin berkobar, perang akan semakin tidak terkendali, dan itu akan melibatkan banyak negara.”

Ia menegaskan, jika negara-negara tersebut benar-benar terlibat secara militer, konflik berpotensi meluas dan semakin sulit dikendalikan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya