Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Getty Images)

Politik

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

SENIN, 23 MARET 2026 | 13:09 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait konflik Selat Hormuz dinilai tidak konsisten dan menunjukkan tekanan besar akibat risiko militer serta dampak ekonomi global.

Sikap yang berubah-ubah, mulai dari tidak peduli hingga mengeluarkan ultimatum, dinilai mencerminkan keraguan AS untuk bertindak sendiri.

Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, menyebut perubahan sikap itu terjadi karena ancaman Trump tidak direspons oleh Iran, sementara risiko keterlibatan militer dinilai terlalu tinggi.


“Ini bentuk kegalauan Trump, ternyata Iran tidak takut dengan ancaman Trump. Dan juga ini bentuk Trump juga pengecut.” ujarnya dalam keterangan daring, Senin, 23 Maret 2026. 

Ia menjelaskan, awalnya AS berencana mengirim kapal perang untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Namun rencana itu tidak berjalan karena angkatan laut AS dinilai tidak siap menghadapi risiko konflik langsung.

“Tapi ternyata angkatan laut AS sendiri tidak berani karena resikonya sangat tinggi kalau mereka ikut mengawal itu sendiri.” katanya.

Menurut Faisal, perubahan strategi AS yang kemudian mengajak sekutu juga tidak mendapat respons kuat dari negara-negara Eropa maupun anggota NATO.

Kondisi ini diperparah dengan tekanan domestik di AS akibat potensi kenaikan harga minyak dan BBM jika Selat Hormuz tetap ditutup.

Sementara itu, muncul pernyataan bersama dari 22 negara yang menyatakan kesiapan menjaga Selat Hormuz. Namun Faisal menilai komitmen tersebut masih perlu dibuktikan di lapangan.

“Nah, kalau memang benar itu yang mereka akan lakukan, komitmen itu mereka laksanakan nanti, artinya perang akan semakin berkobar, perang akan semakin tidak terkendali, dan itu akan melibatkan banyak negara.”

Ia menegaskan, jika negara-negara tersebut benar-benar terlibat secara militer, konflik berpotensi meluas dan semakin sulit dikendalikan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya