Berita

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Foto: Faisal Aristama)

Politik

Marak Aksi Main Hakim Sendiri

Sahroni Kritik Polisi Slow Response Tanggapi Laporan Warga

SENIN, 23 MARET 2026 | 01:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Belakangan marak aksi vandalisme, pelibatan unsur kekerasan, hingga main hakim sendiri oleh masyarakat. 

Fenomena ini terlihat dari berbagai kejadian di sejumlah daerah, termasuk aksi pelemparan petasan hingga penyerangan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni justru menilai aksi main hakim sendiri tidak akan terjadi jika polisi cepat mengusut laporan. Karenanya, ia meminta pihak kepolisian lebih bergerak cepat lagi.


“Aksi main hakim sendiri  terkadang hal itu disebabkan oleh rasa frustasi masyarakat karena sikap aparat yang kurang tanggap," kata Sahroni dalam keterangannya, dikutip Senin 23 Maret 2026.

Lebih lanjut, Sahroni mendorong pihak kepolisian lebih responsif dalam menindak laporan hingga menggandeng warga yang memiliki informasi terkait suatu tindak kejahatan. Agar pengusutan bisa berjalan cepat.

“Karenanya saya minta aparat cepat tanggap dalam menindaklanjuti laporan warga, karena laporan masyarakat justru sangat membantu kinerja apparat," kata Sahroni. 

Di sisi lain, lanjut Sahroni, masyarakat yang peduli juga harus dirangkul untuk membantu kepolisian, bukan malah bertindak sendiri. 

"Jadi harus ada sinergi yang kuat agar penegakan hukum berjalan efektif dan situasi tetap kondusif,” pungkas Sahroni.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya