Sebanyak 22 negara menuntut Iran untuk segera membuka kembali jalur strategis Selat Hormuz yang saat ini dinilai mengalami penutupan de facto oleh pasukan Teheran.
Desakan itu disampaikan dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis oleh Uni Emirat Arab dan ditandatangani oleh sejumlah negara besar seperti Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, hingga Australia.
Mereka menyatakan keprihatinan atas eskalasi situasi dan menyerukan Iran untuk segera menghentikan ancaman yang ada.
“Kami mengutuk keras serangan-serangan baru-baru ini yang dilakukan Iran terhadap kapal-kapal dagang tak bersenjata di Teluk, serangan terhadap infrastruktur sipil termasuk instalasi minyak dan gas, dan penutupan Selat Hormuz secara de facto oleh pasukan Iran,” demikian bunyi pernyataan tersebut, seperti dikutip dari
Times of Israel, Minggu, 22 Maret 2026.
Koalisi negara itu menegaskan bahwa kebebasan navigasi merupakan prinsip fundamental hukum internasional, termasuk yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Mereka memperingatkan bahwa gangguan terhadap pelayaran internasional dan rantai pasok energi global dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.
“Sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817, kami menekankan bahwa gangguan terhadap pelayaran internasional dan terganggunya rantai pasokan energi global merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, kami menyerukan moratorium komprehensif segera terhadap serangan terhadap infrastruktur sipil, termasuk instalasi minyak dan gas,” lanjut pernyataan itu.
Negara-negara tersebut juga menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya memastikan jalur pelayaran tetap aman di Selat Hormuz serta menyambut langkah International Energy Agency (IEA) yang mengotorisasi pelepasan cadangan minyak strategis guna menstabilkan pasar energi global.
Ketegangan meningkat setelah serangan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari, yang kemudian dibalas dengan serangan terhadap negara-negara Teluk dan kapal-kapal yang melintas.
Penurunan drastis lalu lintas kapal hingga sekitar 95 persen semakin memperparah kekhawatiran global, mengingat sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia bergantung pada jalur tersebut.
