HUBUNGAN Indonesia dan Timor Leste pasca-referendum 1999 merupakan salah satu episode paling kompleks dalam sejarah hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara. Di satu sisi, terdapat tuntutan keadilan atas pelanggaran HAM berat yang terjadi selama hampir seperempat abad integrasi dan terutama pasca-jajak pendapat 1999.
Di sisi lain, terdapat kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas politik, hubungan bilateral, dan masa depan kedua bangsa. Dalam ketegangan inilah muncul pilihan strategis yang tidak biasa: menolak internasionalisasi kasus dan memilih jalan rekonsiliasi melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).
Keputusan ini tidak lahir secara kebetulan. Ia merupakan hasil kalkulasi politik, kearifan, diplomasi intensif, dan visi kepemimpinan yang kuat dari tokoh-tokoh kunci Indonesia -- Jusuf Kalla, Hassan Wirajuda, dan Susilo Bambang Yudhoyono -- serta mitra mereka di Timor Leste seperti Xanana Gusmão, José Ramos-Horta, dan Mari Alkatiri.
Tekanan Internasional dan Ancaman Statuta Roma
Pada akhir 2004, pemerintah Indonesia menghadapi tekanan serius dari komunitas internasional. Kofi Annan, Sekjen PBB, mengusulkan pembentukan Commission of Experts (CoE) untuk mengevaluasi efektivitas Pengadilan HAM ad hoc Indonesia terkait kasus Timor Timur. Langkah ini bukan sekadar evaluasi teknis, tetapi berpotensi menjadi pintu masuk bagi mekanisme internasional yang lebih luas, termasuk kemungkinan pengadilan di bawah rezim Statuta Roma.
Notulensi rapat tertanggal 12 Desember 2004 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkap dengan jelas kekhawatiran tersebut. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa jika CoE dibentuk dan menghasilkan rekomendasi negatif, maka tekanan untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional akan semakin besar. Dalam skenario tersebut, tidak kurang dari 401 perwira TNI dan aparat kepolisian berpotensi menghadapi proses hukum internasional -- sebuah konsekuensi yang tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga politik dan kedaulatan negara.
Namun, penolakan terhadap inisiatif PBB juga mengandung risiko. Pemerintah Indonesia memperhitungkan kemungkinan boikot diplomatik, tekanan dalam forum multilateral, hingga penurunan posisi tawar dalam kerja sama internasional. Karena itu, strategi yang dipilih tidak sekadar menolak, tetapi menawarkan alternatif yang kredibel.
Diplomasi Kunci: Menggalang Kesepakatan dengan Timor Leste
Kunci utama dari strategi Indonesia adalah memastikan bahwa Timor Leste tidak mendukung internasionalisasi kasus tersebut. Jika kedua negara sepakat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri secara bilateral, maka legitimasi bagi PBB untuk campur tangan akan melemah secara signifikan.
Dalam konteks ini, diplomasi memainkan peran sentral. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menjadi aktor penting dalam merancang pendekatan yang tidak hanya berbasis kepentingan negara, tetapi juga sensitivitas historis dan psikologis masyarakat Timor Leste. Upaya ini diperkuat dengan pendekatan personal dan jalur diplomasi tidak resmi (track two diplomacy) yang sangat menentukan.
Di sinilah peran dua tokoh kunci yang sering luput dari perhatian publik menjadi sangat penting, yaitu Fanny Habibie dan Hafid Abbas (Direktur Jenderal HAM). Berdasarkan notulensi rapat 12 Desember 2004, Fanny Habibie ditugaskan secara khusus untuk melakukan pendekatan langsung kepada para pemimpin Timor Leste sebelum pertemuan resmi dengan Presiden Indonesia.
Dengan pengalaman diplomasi internasional serta kedekatan personal dengan Xanana Gusmão, Ramos-Horta, dan Alkatiri, ia memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan awal yang menjadi fondasi rekonsiliasi.
Sementara itu, Hafid Abbas tidak hanya berperan sebagai penghubung strategis dalam proses internal pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi aktor penting dalam membangun jembatan dengan komunitas internasional. Salah satu kontribusi krusialnya adalah menghadirkan Robert Evans dan Alice Evans sebagai mediator dan penasihat internasional dalam proses KKP.
Keterlibatan kedua tokoh dari Plowshares Institute dan Hartford International University for Religion and Peace Amerika Serikat ini memberikan legitimasi global serta memperkaya pendekatan rekonsiliasi dengan perspektif komparatif dari berbagai komisi kebenaran di dunia.
Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi tersebut, pada 30 Mei 2008, Hafid Abbas dianugerahi gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) oleh Hartford International University for Religion and Peace, dengan Robert Evans sebagai promotor. Penghargaan ini tidak hanya mencerminkan pengakuan personal, tetapi juga pengakuan internasional atas pendekatan rekonsiliasi yang ditempuh Indonesia dan Timor Leste melalui KKP.
Namun, dinamika internal Timor Leste tidak sederhana. Terdapat faksi-faksi politik yang berbeda pandangan, termasuk kelompok garis keras yang mendorong penyelesaian melalui mekanisme internasional. Dukungan dari negara-negara seperti Portugal dan Selandia Baru juga memperkuat tekanan tersebut.
Di sinilah kepemimpinan Xanana Gusmão, Ramos-Horta, dan Alkatiri diuji. Mereka harus menyeimbangkan tuntutan keadilan dari dalam negeri dengan kebutuhan menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Pilihan mereka untuk membuka ruang rekonsiliasi menjadi faktor penentu keberhasilan langkah selanjutnya.
KKP: Inovasi Global dalam Penyelesaian Konflik
Sebagai alternatif terhadap mekanisme internasional, Indonesia dan Timor Leste sepakat membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) pada tahun 2005. Komisi ini mulai bekerja efektif sejak Mei 2005 dan berlangsung hingga penyerahan laporan akhir pada 15 Juli 2008.
KKP merupakan inovasi penting dalam studi resolusi konflik dan transitional justice. Berbeda dengan komisi kebenaran di negara lain yang bersifat domestik, KKP adalah komisi bilateral pertama di dunia yang dibentuk oleh dua negara berdaulat untuk menyelesaikan konflik masa lalu mereka. Dengan total 16 komisioner dan anggota alternatif dari kedua negara, KKP melakukan investigasi mendalam melalui penelitian, pengumpulan dokumen, serta dengar pendapat publik dan tertutup.
Selama kurang lebih 30 bulan, KKP menggelar berbagai pertemuan, termasuk sidang publik yang menghadirkan korban, pejabat pemerintah, aparat militer, serta aktivis HAM dari kedua negara. Proses ini tidak mudah. Para komisioner datang dengan latar belakang dan perspektif yang sangat berbeda -- mulai dari mantan pejabat militer hingga pejuang kemerdekaan Timor Leste.
Namun, justru dalam perbedaan itulah terjadi proses transformasi. Seperti dicatat oleh Robert dan Alice Evans, para komisioner “menjadi jembatan rekonsiliasi yang mereka cari.” Mereka tidak hanya mencari kebenaran faktual, tetapi juga membangun saling pengertian dan kepercayaan.
Dari Kebenaran ke Rekonsiliasi: Laporan “Per Memoriam ad Spem”
Hasil kerja KKP dituangkan dalam laporan akhir berjudul Per Memoriam ad Spem (“Mengenang Masa Lalu untuk Meraih Harapan”). Laporan ini memiliki beberapa temuan penting.
Pertama, KKP mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi, terutama pada periode menjelang dan setelah referendum 1999. Kedua, laporan tersebut menyimpulkan bahwa tanggung jawab terbesar berada pada institusi negara Indonesia, meskipun juga mengakui keterlibatan berbagai aktor lain. Ketiga, KKP secara tegas tidak merekomendasikan amnesti, berbeda dengan kekhawatiran awal banyak pihak.
Yang paling signifikan adalah pendekatan yang diambil: restorative justice. Alih-alih menekankan penghukuman pelaku (retributive justice), KKP fokus pada pemulihan korban, pengakuan kebenaran, reformasi institusi, serta pembangunan hubungan yang berkelanjutan antara kedua negara.
Rekomendasi KKP mencakup berbagai langkah konkret, seperti program rehabilitasi korban, pelatihan HAM bagi aparat keamanan, pembentukan zona damai lintas batas, serta pusat dokumentasi dan resolusi konflik.
Catatan Kritis dan Validasi Sejarah Dua Dekade
Meski demikian, harus diakui bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui KKP tidak sepenuhnya lepas dari kritik. Sejak awal, sejumlah kalangan menilai bahwa bobot persahabatan dalam mekanisme ini lebih dominan dibandingkan pengungkapan kebenaran secara menyeluruh -- sebuah kritik yang tercermin dalam ungkapan “too much friendship and too little truth.” Kritik ini mencerminkan kekhawatiran bahwa keadilan substantif bagi korban belum sepenuhnya terpenuhi.
Namun, jika dilihat dalam perspektif waktu yang lebih panjang, penilaian terhadap KKP menjadi lebih proporsional. Setelah melewati lebih dari dua dekade sejak proses awalnya -- yang secara simbolik dimulai dari rapat strategis di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 12 Desember 2004 yang berlangsung dari jam 14:00 hingga 16:30 -- mekanisme ini justru menunjukkan daya tahannya. Hubungan Indonesia dan Timor Leste berkembang relatif stabil, tanpa beban konflik terbuka terkait masa lalu.
Dalam konteks ini, sebagai bagian dari proses tersebut, Hafid Abbas memberikan testimoni personal bahwa KKP, dengan segala keterbatasannya, merupakan pilihan solusi terbaik yang dapat dicapai kedua negara pada saat itu. Bukan solusi yang sempurna, tetapi solusi yang paling realistis, kontekstual, dan berorientasi bagi kepentingan masa depan.
Peran Fasilitator Internasional dan Pembelajaran Global
Keberhasilan KKP juga tidak lepas dari peran fasilitator internasional. Robert Evans dan Alice Evans, bersama David Cohen dari University of California Berkeley, memberikan kontribusi signifikan sebagai penasihat. Mereka membantu menjaga kredibilitas proses, memberikan perspektif komparatif dari berbagai komisi kebenaran di dunia, serta memastikan bahwa hasil akhir memiliki standar internasional.
Peran mereka sebanding dengan Martti Ahtisaari dalam proses perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki tahun 2005. Jika Aceh menunjukkan keberhasilan mediasi internasional dalam konflik domestik, maka KKP menunjukkan bahwa rekonsiliasi bilateral dapat menjadi alternatif yang efektif dalam konflik antarnegara.
Menariknya, meskipun awalnya mendapat kritik keras, laporan KKP kemudian memperoleh pengakuan luas. Banyak organisasi HAM internasional yang sebelumnya skeptis akhirnya mengakui kualitas laporan tersebut dinilai cukup independen, komprehensif, dan profesional. Bahkan Sekretaris Jenderal PBB pada akhirnya menyebutnya sebagai langkah penting menuju keadilan dan rekonsiliasi.
Penutup: Warisan Kepemimpinan dan Model Masa Depan
Keputusan Indonesia dan Timor Leste untuk menolak internasionalisasi dan memilih jalur KKP merupakan langkah strategis yang tidak hanya menyelesaikan masalah bilateral, tetapi juga memberikan kontribusi penting dan pelajaran yang amat berharga bagi praktik global dalam penyelesaian konflik.
Di balik keberhasilan ini, terdapat kepemimpinan yang visioner. Jusuf Kalla dengan insting politik perdamaiannya, Hassan Wirajuda dengan diplomasi yang cermat dan tangguh, dan Susilo Bambang Yudhoyono dengan legitimasi kepresidenannya, berhasil mengantar Indonesia keluar dari pilihan sejarahnya yang amat sulit namun tepat. Di sisi lain, keberanian para pemimpin Timor Leste untuk memilih rekonsiliasi menunjukkan kedewasaan politiknya yang luar biasa bagi sebuah negara muda.
KKP membuktikan bahwa kebenaran dan persahabatan tidak harus dipertentangkan. Justru melalui pengakuan kebenaran yang jujur dan upaya rekonsiliasi yang tulus, kedua negara dapat melangkah maju tanpa dibayangi ruang kegelapan masa lalu. Dalam dunia yang masih sarat konflik, model ini menjadi pelajaran berharga: bahwa keadilan tidak selalu harus datang dari ruang sidang internasional, tetapi dapat tumbuh dari komitmen bersama untuk berdamai.
Sebagai penutup, pengalaman Indonesia dan Timor Leste melalui KKP menegaskan satu pelajaran mendasar bagi komunitas internasional:
“Persahabatan antarbangsa bukanlah penyangkalan terhadap kebenaran, melainkan jembatan untuk menemukannya secara lebih manusiawi. Perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat dibangun ketika masa lalu diakui, luka dipulihkan, dan kedua bangsa memilih berjalan bersama, bergandengan tangan menuju satu mimpi bersama -- masa depan yang adil, bermartabat, dan damai.”
Hafid Abbas
Dirjen Perlindungan HAM RI 2000-2006, Guru Besar Pendidikan HAM Universitas Negeri Jakarta
