Berita

Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI). (Foto: Dok. AVISI)

Politik

Dicatut, AVISI Tegaskan Tak Tergabung Koalisi Penolak PP Tunas

KAMIS, 19 MARET 2026 | 22:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut organisasi tersebut tergabung dalam koalisi asosiasi industri dan masyarakat sipil yang menyoroti risiko implementasi PP Tunas.

Dalam surat resmi bernomor 017/SEK-INT/AVISI/III/2026 tertanggal 19 Maret 2026, AVISI menegaskan tidak terlibat dalam koalisi maupun inisiatif petisi terkait usulan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas.

“AVISI tidak tergabung dalam koalisi mana pun dan tidak turut serta dalam inisiatif petisi apa pun terkait penyampaian usulan PP Tunas,” kata Ketua AVISI Hermawan Sutanto dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat, 19 Maret 2026.


AVISI menjelaskan bahwa sebagai organisasi yang menaungi pelaku industri video streaming di Indonesia, pihaknya mengedepankan pendekatan komunikasi langsung dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan.

Pendekatan tersebut dilakukan sejalan dengan visi organisasi untuk berperan sebagai trusted advisor sekaligus mitra strategis dalam membangun ekosistem digital yang sehat di Indonesia.

“Sejalan dengan visi organisasi, AVISI mengutamakan komunikasi bilateral dan koordinasi langsung dengan pemerintah serta pemangku kepentingan,” tegas Hermawan.

AVISI juga menegaskan tetap menghargai berbagai aspirasi dari industri kreatif dan digital yang berkembang di Indonesia. Namun dalam praktik advokasi kebijakan, organisasi tersebut memilih menempuh jalur diskusi teknis serta penyampaian masukan secara langsung kepada pihak terkait.

Langkah tersebut dinilai penting agar setiap gagasan atau masukan yang disampaikan tetap relevan dengan karakteristik industri video streaming di Indonesia.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya