Berita

Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI). (Foto: Dok. AVISI)

Politik

Dicatut, AVISI Tegaskan Tak Tergabung Koalisi Penolak PP Tunas

KAMIS, 19 MARET 2026 | 22:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut organisasi tersebut tergabung dalam koalisi asosiasi industri dan masyarakat sipil yang menyoroti risiko implementasi PP Tunas.

Dalam surat resmi bernomor 017/SEK-INT/AVISI/III/2026 tertanggal 19 Maret 2026, AVISI menegaskan tidak terlibat dalam koalisi maupun inisiatif petisi terkait usulan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas.

“AVISI tidak tergabung dalam koalisi mana pun dan tidak turut serta dalam inisiatif petisi apa pun terkait penyampaian usulan PP Tunas,” kata Ketua AVISI Hermawan Sutanto dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat, 19 Maret 2026.


AVISI menjelaskan bahwa sebagai organisasi yang menaungi pelaku industri video streaming di Indonesia, pihaknya mengedepankan pendekatan komunikasi langsung dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan.

Pendekatan tersebut dilakukan sejalan dengan visi organisasi untuk berperan sebagai trusted advisor sekaligus mitra strategis dalam membangun ekosistem digital yang sehat di Indonesia.

“Sejalan dengan visi organisasi, AVISI mengutamakan komunikasi bilateral dan koordinasi langsung dengan pemerintah serta pemangku kepentingan,” tegas Hermawan.

AVISI juga menegaskan tetap menghargai berbagai aspirasi dari industri kreatif dan digital yang berkembang di Indonesia. Namun dalam praktik advokasi kebijakan, organisasi tersebut memilih menempuh jalur diskusi teknis serta penyampaian masukan secara langsung kepada pihak terkait.

Langkah tersebut dinilai penting agar setiap gagasan atau masukan yang disampaikan tetap relevan dengan karakteristik industri video streaming di Indonesia.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya