Berita

Wajah pelaku penyiraman air keras ke Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. (Foto: RMOL)

Hukum

TNI Disarankan Ambil Alih Penanganan Kasus Andrie Yunus dari Kepolisian

KAMIS, 19 MARET 2026 | 09:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Politisi Partai Demokrat Andi Arief turut berkomentar soal penangkapan empat prajurit TNI oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam kasus dugaan teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Ia menilai, penanganan kasus tersebut sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada Puspom TNI dan mekanisme internal seperti dewan kehormatan di tubuh TNI, terlebih jika melibatkan perwira tinggi aktif.

“Saya berpendapat bahwa kasus ‘penyiraman yang bisa membunuh’ ini sebaiknya diserahkan kepada Puspom TNI dan semacam dewan kehormatan di TNI, terutama jika melibatkan jenderal aktif,” ujar Andi Arief lewat akun X miliknya, Kamis, 19 Maret 2026.


Menurutnya, TNI memiliki pengalaman dalam mengungkap kasus besar di masa lalu, seperti kasus penculikan tahun 1998 yang saat itu ditangani secara profesional oleh Polisi Militer TNI.

Ia juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar penanganan kasus ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Namun demikian, ia mengaku belum mendengar pernyataan tegas dari Panglima TNI terkait komitmen keterbukaan tersebut.

“Saya belum mendengar adanya pernyataan tegas dari Panglima TNI untuk membuka kasus ini, seperti yang pernah dilakukan Jenderal Wiranto saat menjabat sebagai Panglima ABRI pada tahun 1998,” ungkapnya.

Andi Arief juga mengingatkan agar pengusutan kasus ini tidak berhenti hanya pada pelaku lapangan. Ia menilai, jika sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian, ada kekhawatiran pengungkapan aktor intelektual tidak maksimal.

“Jika diserahkan kepada kepolisian, dikhawatirkan kasus ini hanya akan berhenti pada pelaku lapangan, seperti yang terjadi pada kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan,” jelasnya.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kinerja Polri dalam mengungkap pelaku di lapangan, meskipun diakuinya terdapat keterbatasan dalam menelusuri dalang di balik kasus tersebut.

“Sampai tahap menyelidiki pelaku lapangan, Polri cukup profesional dalam kasus ini,” pungkasnya.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya