Presiden AS Donald Trump. (Foto: Istimewa)
Serangan Amerika Serikat ke Iran memicu spekulasi publik dan dinilai berkaitan dengan upaya pengalihan isu dari skandal besar yang menyeret sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden AS Donald Trump, dalam dokumen kontroversial Epstein Files.
Mantan Duta Besar RI untuk Iran, Dian Wirengjurit, meyakini serangan AS tersebut sebagai muslihat Trump untuk menutup kasus asusilanya yang sudah menjadi pembahasan di Kongres.
"Persis sekali bahwa jelas ini (serangan AS ke Iran) adalah pengalihan isu. Isu dalam negerinya Trump itu banyak, ya. Paedofil macam dia-namanya juga orang sakit jiwa. Belum lagi masalah imigrannya," jelasnya saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 18 Maret 2026.
Skandal yang ada dalam Epstein Files itu mengungkap sejumlah nama tersohor, di antaranya Trump, eks Presiden AS Bill Clinton, dan istrinya yang mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton. Para tokoh itu dikaitkan dengan Jeffrey Epstein, pengusaha yang terbukti menjadi pelaku perdagangan manusia dan kejahatan seksual pada anak.
Dalam sebuah kesempatan, Anggota DPR AS dari Partai Demokrat Ted Lieu mengatakan nama Trump disebut berkali-kali di Epstein Files. Trump disebut memperkosa anak-anak dan mengancam membunuh mereka.
Dian memandang, Trump tengah menghadapi badai politik dalam negeri. Lembaga Human Rights Watch juga menyebut Trump telah melakukan sejumlah tindakan yang merusak HAM yang menargetkan kebebasan berekspresi, hak imigran dan pencari suaka, juga perlindungan lingkungan.
"Belum lagi, konsumsi anggaran AS yang makin boncos setelah Trump menyerang Iran. Per pekan ini, perang AS-Iran memasuki minggu ketiga. Anggarannya AS lagi porak-poranda. Seperti perang ini, satu hari bisa menghabiskan setidaknya satu miliar dollar per hari. Drone Iran yang murah, dilawan AS dengan rudal mahal. Biarin aja, nanti habis sendiri (anggarannya)," beber Dian.
Dian pun ragu Presiden RI Prabowo Subianto berhasil menjadi mediator konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Sebab tidak ada negara yang meminta agar Indonesia menjadi penengah konflik.
"Percaya deh, nggak usah memaksakan diri. Lebih baik benahi masalah di dalam negeri saja. Bayarkan gaji guru honorer," ungkapnya.
