Nelayan Pantura. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) menyoroti penurunan kesejahteraan nelayan kecil di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa dalam beberapa tahun terakhir.
Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya hasil tangkapan, meningkatnya biaya operasional, serta tekanan terhadap ekosistem pesisir.
Ketua Umum KPPMPI, Hendra Wiguna, mengatakan temuan tersebut diperoleh dari rangkaian Safari Ramadan bersama Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di sejumlah wilayah pesisir, antara lain Kabupaten Tegal, Cirebon, Subang, Karawang, hingga Kabupaten Bekasi.
“Keluhan nelayan relatif seragam, yaitu pendapatan yang terus menurun,” ujar Hendra dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026.
Ia mencontohkan kondisi nelayan di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Sekitar 15 tahun lalu, nelayan dengan perahu kecil berkapasitas 2 GT disebut mampu memperoleh pendapatan antara Rp1 juta hingga Rp3 juta. Namun saat ini, untuk memperoleh Rp50 ribu per hari dinilai semakin sulit.
Menurut dia, menurunnya hasil tangkapan membuat nelayan harus melaut lebih jauh untuk mencari wilayah tangkap yang masih produktif.
Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya operasional, terutama bahan bakar minyak (BBM), yang diperkirakan naik hingga 20 persen.
Di sisi lain, akses nelayan kecil terhadap BBM bersubsidi disebut masih terbatas. Nelayan juga menghadapi lemahnya posisi tawar dalam penentuan harga ikan karena bergantung pada rantai distribusi.
Pantura Jawa selama ini dikenal sebagai kawasan dengan aktivitas ekonomi yang padat, terutama di wilayah perkotaan Jakarta Utara, Tangerang, Semarang, dan Surabaya. Namun, tekanan terhadap nelayan juga dirasakan di wilayah pesisir lain seperti Karawang, Demak, dan Gresik.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ekosistem laut di Pantura berada dalam kondisi tertekan akibat aktivitas manusia, seperti pencemaran dan praktik penangkapan ikan berlebihan.
Selain itu, pengembangan kawasan industri, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), dinilai turut memengaruhi kondisi wilayah pesisir.
Hendra juga menyoroti persoalan penurunan muka tanah yang terjadi di sejumlah kawasan pesisir. Kondisi ini dinilai memperburuk kerentanan permukiman nelayan terhadap banjir rob.
Masalah lain yang mencuat adalah pencemaran mikroplastik. Penelitian yang dilakukan Asriningsih Suryandari (Universitas Airlangga) menemukan kandungan mikroplastik di perairan Pantura dalam jumlah tinggi.
Sementara itu, penelitian Inneke Hantoro (Universitas Katolik Soegijapranata) menunjukkan adanya kandungan mikroplastik pada kerang dan ikan yang dikonsumsi masyarakat.
Menurut KPPMPI, kondisi tersebut mencerminkan menurunnya kualitas ekosistem laut yang berdampak pada keberlanjutan sumber daya perikanan.
KPPMPI mendorong agar program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengelolaan sampah dan penyediaan akses air bersih di wilayah pesisir.
“Akses air bersih menjadi persoalan serius, terutama bagi perempuan pesisir untuk kebutuhan domestik maupun usaha olahan hasil perikanan,” tegas Hendra.
Sebagai upaya pemulihan, KPPMPI juga menekankan pentingnya rehabilitasi mangrove untuk melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan banjir rob, sekaligus mendukung keberlanjutan habitat biota laut.
