Berita

Anggota TAUD M. Afif Abdul Qoyim (tengah) (Foto: RMOL/ Faisal Aristama)

Politik

Presiden Didesak Bentuk TGPF Independen Usut Penyiraman Air Keras

RABU, 18 MARET 2026 | 15:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk mengusut kasus serangan air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus.

“Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta,” tegas Anggota TAUD M. Afif Abdul Qoyim saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Salemba, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026.

Afif menegaskan bahwa TGPF Independen diperlukan untuk mengusut kasus tersebut secara independen. Adapun, TGPF Independen harus terdiri dari unsur masyarakat sipil dan langsung berada di bawah Presiden RI untuk menjamin pengungkapan fakta yang objektif dan menyeluruh.


“Serta memastikan keseluruhan pelaku baik aktor intelektual maupun pelaku lapangan dimintai pertanggungjawaban tanpa hambatan konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya. 

Lebih jauh daripada itu, Afif menegaskan bahwa pembentukan TGPF Independen harus disertai dengan kewenangan yang berasal dari landasan hukum yang kuat dan jelas.

“Tim ini harus melibatkan elemen masyarakat sipil, ahli, dan elemen-elemen lainnya supaya dapat mengungkap fakta secara objektif,” pungkasnya.

Turut hadir saat jumpa pers para anggota TAUD dari berbagai unsur masyarakat sipil di antaranya Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alifathon, Jane Rosalina Rumpia dari KontraS, Algifari Aqsha dari AMAR Law Firm dan Ketua IM57 Institute Lakso.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya