Berita

Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. (Foto: Dokumentasi Humas MK)

Politik

Kekerasan Terhadap Andrie Yunus Ancaman Serius Bagi Kebebasan Sipil

RABU, 18 MARET 2026 | 05:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, mengutuk keras tindakan kekerasan berupa penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). 

“Tindakan tersebut sebagai bentuk teror yang tidak dapat ditoleransi dalam negara demokrasi. Kekerasan terhadap aktivis yang memperjuangkan HAM dan demokrasi merupakan ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan penegakan hukum di Indonesia,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa malam, 17 Maret 2026.

Anggota DPR RI periode 2019-2024 ini meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara tuntas hingga menemukan pelaku utama dan aktor intelektual di balik serangan tersebut. 


Ia menegaskan, aparat tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, tetapi harus membongkar seluruh jaringan yang terlibat dalam peristiwa ini. Penegakan hukum yang transparan dan menyeluruh penting untuk memulihkan rasa keadilan masyarakat.

Menurut dia, publik tidak ingin kasus ini berakhir tanpa kejelasan seperti beberapa kasus kekerasan sebelumnya. 

Politikus senior PKS ini menyinggung peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan besar terkait aktor intelektual di balik serangan tersebut.

“Rangkaian peristiwa kekerasan terhadap pegiat hukum dan demokrasi menunjukkan bahwa praktik teror terhadap demokrasi masih berkeliaran dan menebar ketakutan. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi melemahkan keberanian masyarakat sipil dalam mengawal keadilan dan akuntabilitas kekuasaan,” jelasnya.

Karena itu, Mulyanto mendesak pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan kasus ini secara terang-benderang. 

“Pengungkapan pelaku hingga ke akar-akarnya merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa negara benar-benar melindungi para pejuang HAM dan memperkuat kedewasaan demokrasi Indonesia,” pungkas dia.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya