Berita

Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. (Foto: Dokumentasi Humas MK)

Politik

Kekerasan Terhadap Andrie Yunus Ancaman Serius Bagi Kebebasan Sipil

RABU, 18 MARET 2026 | 05:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, mengutuk keras tindakan kekerasan berupa penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). 

“Tindakan tersebut sebagai bentuk teror yang tidak dapat ditoleransi dalam negara demokrasi. Kekerasan terhadap aktivis yang memperjuangkan HAM dan demokrasi merupakan ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan penegakan hukum di Indonesia,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa malam, 17 Maret 2026.

Anggota DPR RI periode 2019-2024 ini meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara tuntas hingga menemukan pelaku utama dan aktor intelektual di balik serangan tersebut. 


Ia menegaskan, aparat tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, tetapi harus membongkar seluruh jaringan yang terlibat dalam peristiwa ini. Penegakan hukum yang transparan dan menyeluruh penting untuk memulihkan rasa keadilan masyarakat.

Menurut dia, publik tidak ingin kasus ini berakhir tanpa kejelasan seperti beberapa kasus kekerasan sebelumnya. 

Politikus senior PKS ini menyinggung peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan besar terkait aktor intelektual di balik serangan tersebut.

“Rangkaian peristiwa kekerasan terhadap pegiat hukum dan demokrasi menunjukkan bahwa praktik teror terhadap demokrasi masih berkeliaran dan menebar ketakutan. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi melemahkan keberanian masyarakat sipil dalam mengawal keadilan dan akuntabilitas kekuasaan,” jelasnya.

Karena itu, Mulyanto mendesak pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan kasus ini secara terang-benderang. 

“Pengungkapan pelaku hingga ke akar-akarnya merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa negara benar-benar melindungi para pejuang HAM dan memperkuat kedewasaan demokrasi Indonesia,” pungkas dia.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya