Berita

Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. (Foto: Dokumentasi Humas MK)

Politik

Kekerasan Terhadap Andrie Yunus Ancaman Serius Bagi Kebebasan Sipil

RABU, 18 MARET 2026 | 05:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, mengutuk keras tindakan kekerasan berupa penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). 

“Tindakan tersebut sebagai bentuk teror yang tidak dapat ditoleransi dalam negara demokrasi. Kekerasan terhadap aktivis yang memperjuangkan HAM dan demokrasi merupakan ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan penegakan hukum di Indonesia,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa malam, 17 Maret 2026.

Anggota DPR RI periode 2019-2024 ini meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara tuntas hingga menemukan pelaku utama dan aktor intelektual di balik serangan tersebut. 


Ia menegaskan, aparat tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, tetapi harus membongkar seluruh jaringan yang terlibat dalam peristiwa ini. Penegakan hukum yang transparan dan menyeluruh penting untuk memulihkan rasa keadilan masyarakat.

Menurut dia, publik tidak ingin kasus ini berakhir tanpa kejelasan seperti beberapa kasus kekerasan sebelumnya. 

Politikus senior PKS ini menyinggung peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan besar terkait aktor intelektual di balik serangan tersebut.

“Rangkaian peristiwa kekerasan terhadap pegiat hukum dan demokrasi menunjukkan bahwa praktik teror terhadap demokrasi masih berkeliaran dan menebar ketakutan. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi melemahkan keberanian masyarakat sipil dalam mengawal keadilan dan akuntabilitas kekuasaan,” jelasnya.

Karena itu, Mulyanto mendesak pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan kasus ini secara terang-benderang. 

“Pengungkapan pelaku hingga ke akar-akarnya merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa negara benar-benar melindungi para pejuang HAM dan memperkuat kedewasaan demokrasi Indonesia,” pungkas dia.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya