Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL)

Politik

Pak Purbaya, Pemerintah Dapat Sentimen Negatif Jika Ekonomi Tak Membaik

SELASA, 17 MARET 2026 | 12:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai nilai tukar rupiah masih tangguh di tengah gejolak global menuai respons dari berbagai kalangan.

Purbaya sebelumnya menyebut dampak konflik di Timur Tengah terhadap rupiah relatif kecil, dengan depresiasi hanya sekitar 0,3 persen. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat.

Purbaya malah menyinggung pihak yang kerap menilai rupiah dalam kondisi buruk kemungkinan bukan pelaku pasar yang benar-benar memiliki dana besar.


Namun, pandangan tersebut mendapat sorotan sejumlah pengamat yang mengingatkan bahwa ukuran ketahanan ekonomi tidak hanya dilihat dari stabilitas makro, tetapi juga dari kondisi riil yang dirasakan masyarakat.

“Ini semoga Pak Purbaya baca. Percayalah Pak Purbaya bila ekonomi keluarga rakyat Indonesia tidak segera diperbaiki maka pemerintahan akan terus mendapat tekanan negatif,” ujar Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, lewat akun X miliknya, Selasa, 17 Maret 2026.

Pria yang akrab disapa Hensa itu juga mendesak pemerintah untuk segera menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Please do something good and impactful,” tegasnya.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menyarankan agar Menteri Keuangan lebih fokus pada kerja nyata ketimbang banyak memberikan pernyataan di ruang publik. Ia bahkan mengingatkan gaya kepemimpinan sejumlah menteri keuangan terdahulu yang dikenal lebih banyak bekerja dibanding berbicara.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa juga menilai sejumlah analisis ekonomi tentang Indonesia yang beredar di media sosial seperti TikTok dan YouTube tidak didasari oleh data yang utuh.

Ia menyinggung narasi yang menyebut ekonomi Indonesia akan hancur jika harga minyak dunia melonjak akibat gejolak global. Menurut Purbaya, kesimpulan tersebut tidak berdasar karena tidak melihat pengalaman dan data historis perekonomian Indonesia. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya