Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL)

Politik

Pak Purbaya, Pemerintah Dapat Sentimen Negatif Jika Ekonomi Tak Membaik

SELASA, 17 MARET 2026 | 12:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai nilai tukar rupiah masih tangguh di tengah gejolak global menuai respons dari berbagai kalangan.

Purbaya sebelumnya menyebut dampak konflik di Timur Tengah terhadap rupiah relatif kecil, dengan depresiasi hanya sekitar 0,3 persen. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat.

Purbaya malah menyinggung pihak yang kerap menilai rupiah dalam kondisi buruk kemungkinan bukan pelaku pasar yang benar-benar memiliki dana besar.


Namun, pandangan tersebut mendapat sorotan sejumlah pengamat yang mengingatkan bahwa ukuran ketahanan ekonomi tidak hanya dilihat dari stabilitas makro, tetapi juga dari kondisi riil yang dirasakan masyarakat.

“Ini semoga Pak Purbaya baca. Percayalah Pak Purbaya bila ekonomi keluarga rakyat Indonesia tidak segera diperbaiki maka pemerintahan akan terus mendapat tekanan negatif,” ujar Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, lewat akun X miliknya, Selasa, 17 Maret 2026.

Pria yang akrab disapa Hensa itu juga mendesak pemerintah untuk segera menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Please do something good and impactful,” tegasnya.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menyarankan agar Menteri Keuangan lebih fokus pada kerja nyata ketimbang banyak memberikan pernyataan di ruang publik. Ia bahkan mengingatkan gaya kepemimpinan sejumlah menteri keuangan terdahulu yang dikenal lebih banyak bekerja dibanding berbicara.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa juga menilai sejumlah analisis ekonomi tentang Indonesia yang beredar di media sosial seperti TikTok dan YouTube tidak didasari oleh data yang utuh.

Ia menyinggung narasi yang menyebut ekonomi Indonesia akan hancur jika harga minyak dunia melonjak akibat gejolak global. Menurut Purbaya, kesimpulan tersebut tidak berdasar karena tidak melihat pengalaman dan data historis perekonomian Indonesia. 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya