Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Negara Harus Petakan Pola Serangan KKB di Papua Demi Lindungi Warga

SELASA, 17 MARET 2026 | 06:23 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pola penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sepanjang Januari-Maret 2026 dilakukan secara sistematis.

Pengamat politik Universitas Udayana (Unud), Efatha Filomeno Borromeu Duarte menyebut berdasarkan pembacaan terhadap data dan pola, ada beberapa kerangka respons yang dapat dipertimbangkan, terutama oleh aparat keamanan. 

Pertama, menurutnya, terkait perlindungan terhadap tenaga publik.
 

 
"ASN (aparatur sipil negara), guru, tenaga kesehatan, dan pekerja sipil di zona rawan harus masuk dalam kategori yang dilindungi secara khusus. Protokol keselamatan perlu disusun, mulai dari pemetaan jalur aman, pengawalan tidak tetap, hingga sistem peringatan dini berbasis komunitas," kata Efatha dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin malam, 16 Maret 2026..
 
Kedua, dinas rahasia yang presisi dan penegakan hukum. Lanjut Efatha, nama-nama seperti Thobias Yekwam, Fincen Frabuku, dan Aibon Kogoya harus menjadi target prioritas.
 
"Bukan hanya untuk ditangkap, tetapi untuk dipetakan jaringannya, pola komunikasinya, dan sumber pendanaannya. Proses hukum yang transparan juga penting untuk menunjukkan bahwa negara bekerja dalam koridor aturan," imbuhnya.
 
Ketiga, masih kata Efatha, negara harus membentuk narasi tandingan. Sebab, setiap klaim propaganda harus direspons dengan data dan fakta. 

“Selain itu, publik perlu diingatkan bahwa yang dibunuh adalah warga sipil tak bersenjata, sekolah yang dibakar adalah tempat anak-anak belajar, pesawat yang ditembak membawa penumpang biasa,” ungkap dia. 

Narasi tersebut, sambung Efatha, harus konsisten dan menjangkau audiens internasional.
 
"Pada akhirnya, kedaulatan negara memiliki ukuran yang sangat sederhana. Seorang Abraham Franklin Delano Kambu seharusnya bisa pergi bekerja di pagi hari dan pulang ke rumah di sore hari tanpa rasa takut ditusuk dari belakang. Para guru seharusnya bisa mengajar tanpa khawatir sekolahnya dibakar. Para pilot seharusnya bisa menerbangkan pesawat tanpa ditembaki," terangnya.
 
"Ketika ukuran paling sederhana itu tidak terpenuhi, maka seluruh perdebatan tentang strategi, pendekatan, dan kebijakan menjadi sumbang. Negara hadir bukan hanya dalam pidato dan laporan, tetapi dalam rasa aman yang dirasakan warganya. Itulah utang yang harus dilunasi," tutupnya.
 

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya