Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)
Pola penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sepanjang Januari-Maret 2026 dilakukan secara sistematis.
Pengamat politik Universitas Udayana (Unud), Efatha Filomeno Borromeu Duarte menyebut berdasarkan pembacaan terhadap data dan pola, ada beberapa kerangka respons yang dapat dipertimbangkan, terutama oleh aparat keamanan.
Pertama, menurutnya, terkait perlindungan terhadap tenaga publik.
"ASN (aparatur sipil negara), guru, tenaga kesehatan, dan pekerja sipil di zona rawan harus masuk dalam kategori yang dilindungi secara khusus. Protokol keselamatan perlu disusun, mulai dari pemetaan jalur aman, pengawalan tidak tetap, hingga sistem peringatan dini berbasis komunitas," kata Efatha dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin malam, 16 Maret 2026..
Kedua, dinas rahasia yang presisi dan penegakan hukum. Lanjut Efatha, nama-nama seperti Thobias Yekwam, Fincen Frabuku, dan Aibon Kogoya harus menjadi target prioritas.
"Bukan hanya untuk ditangkap, tetapi untuk dipetakan jaringannya, pola komunikasinya, dan sumber pendanaannya. Proses hukum yang transparan juga penting untuk menunjukkan bahwa negara bekerja dalam koridor aturan," imbuhnya.
Ketiga, masih kata Efatha, negara harus membentuk narasi tandingan. Sebab, setiap klaim propaganda harus direspons dengan data dan fakta.
“Selain itu, publik perlu diingatkan bahwa yang dibunuh adalah warga sipil tak bersenjata, sekolah yang dibakar adalah tempat anak-anak belajar, pesawat yang ditembak membawa penumpang biasa,” ungkap dia.
Narasi tersebut, sambung Efatha, harus konsisten dan menjangkau audiens internasional.
"Pada akhirnya, kedaulatan negara memiliki ukuran yang sangat sederhana. Seorang Abraham Franklin Delano Kambu seharusnya bisa pergi bekerja di pagi hari dan pulang ke rumah di sore hari tanpa rasa takut ditusuk dari belakang. Para guru seharusnya bisa mengajar tanpa khawatir sekolahnya dibakar. Para pilot seharusnya bisa menerbangkan pesawat tanpa ditembaki," terangnya.
"Ketika ukuran paling sederhana itu tidak terpenuhi, maka seluruh perdebatan tentang strategi, pendekatan, dan kebijakan menjadi sumbang. Negara hadir bukan hanya dalam pidato dan laporan, tetapi dalam rasa aman yang dirasakan warganya. Itulah utang yang harus dilunasi," tutupnya.
