Berita

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Fahira Dukung Warga Berani Laporkan Peredaran Obat Keras Ilegal di Jakarta

SENIN, 16 MARET 2026 | 16:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan apresiasi kepada warga Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang berani bersuara dan melaporkan maraknya peredaran obat keras ilegal di lingkungan mereka. 

Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan penggerebekan di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan obat keras ilegal dan menangkap terduga pelaku atau pengedar.

“Ini menunjukkan bahwa upaya melawan peredaran obat keras ilegal harus menjadi gerakan bersama antara masyarakat dan aparat,” ujar Fahira dalam keterangan tertulis, Senin 16 Maret 2026.


Senator Jakarta ini mengungkapkan, kasus yang terungkap di sejumlah wilayah Jakarta menunjukkan bahwa peredaran obat keras ilegal masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara komprehensif. 

Dalam beberapa pengungkapan kasus terbaru, aparat kepolisian berhasil menyita ribuan butir obat keras seperti tramadol, hexymer, dan trihexyphenidyl yang diedarkan tanpa resep dokter melalui berbagai modus kamuflase, mulai dari toko kelontong hingga konter pulsa.

Menurut Fahira, obat keras yang seharusnya hanya bisa diperoleh melalui resep dokter kini justru beredar secara bebas di tengah masyarakat. Kondisi ini sangat berbahaya karena obat-obatan tersebut memiliki efek samping serius dan berpotensi menyebabkan ketergantungan serta gangguan kesehatan jika dikonsumsi tanpa pengawasan medis.

Ia juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obat keras ilegal tersebut. Dalam sejumlah kasus, obat keras kerap disalahgunakan oleh remaja dan menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya aksi tawuran karena efeknya yang dapat menimbulkan halusinasi serta rasa percaya diri yang berlebihan.

Maraknya peredaran obat keras ilegal, kata Fahira Idris menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan melalui penindakan hukum semata, tetapi membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

“Peredaran obat keras ilegal bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan kesehatan masyarakat dan masa depan generasi muda," pungkas Fahira.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya