Gabung BoP, Langkah Konsisten Indonesia Bela Palestina

Presiden Prabowo Subianto didorong untuk mengupayakan kemerdekaan Palestina, ketimbang terjebak dalam situasi global terkait ketegangan Israel-Amerika Serikat dengan Iran.

Ketua Umum Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO), Karman BM memandang, dinamika politik global yang kian memanas akhir-akhir ini membutuhkan kepemimpinan yang piawai dalam mendorong konflik terbuka ke meja perundingan. 

Terbaru, menurutnya eskalasi perang Iran yang memanas dengan Israel-AS, dan upaya perdamaian di Palestina, membuat Pemerintah Indonesia berani mengambil konsekuensi dengan bergabung bersama Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump yang bertujuan untuk upaya perdamaian, stabilisasi, dan rekonstruksi pascakonflik di Palestina.

Meskipun bergabungnya Indonesia dalam BOP membuat pro-kontra di Indonesia, namun Karman melihat hal tersebut sebagai bentuk kekonsistenan Indonesia dalam membela Palestina/

“Dengan bergabungnya Indonesia dengan BoP menjadi langkah serius Presiden Prabowo untuk benar-benar hadir membela Palestina dibandingkan hanya mengecam aksi Israel tanpa upaya konkrit,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin, 16 Maret 2026.

Dia mengatakan Indonesia kini bukan hanya bisa melempar saran, namun bisa menjadi pengambil putusan.

“Jika selama ini Indonesia hanya jadi pelempar saran di PBB, kini dengan bergabungnya di BOP bisa menjadi pengambil keputusan,” katanya.

Keuntungan berikutnya, diyakini Karman, yaitu melalui Keanggotaan BoP pemerintah dapat memfasilitasi jalur resmi bagi bantuan kemanusiaan, dan keterlibatan perusahaan atau tenaga ahli Indonesia dalam proyek pembangunan kembali Gaza yang didanai secara internasional.

“Itu juga bisa dibuktikan dengan rencana mengirim 8 ribu pasukan perdamaian ke Palestina, Indonesia kini menjadi pemain utama untuk perdamaian di Palestina, setara dengan negara-negara besar lainnya seperti AS, Turki, Arab Saudi dan lainnya," terang putra asli Lombok ini.

Ditambah lagi, dengan status sebagai negara pendiri BoP, Indonesia memiliki daya tawar untuk menolak atau mengkritik kebijakan BoP jika dianggap melenceng dari prinsip keadilan bagi rakyat Palestina.

“Sehingga terlepas dari BOP dibentuk oleh Trump tanpa melalui PBB, kita melihat fungsinya secara langsung. Indonesia kini menjadi pemain utama,” demikian Karman menambahkan.