Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat mencapai 434,7 miliar dolar AS atau setara Rp7.393 triliun pada Januari 2026.
Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang ini naik 1,7 persen dibanding tahun lalu (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, kenaikan utang itu terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik atau utang pemerintah yang mencapai 216,3 miliar dolar AS.
Angka ini naik 5,6 persen yoy, lebih tinggi dari kenaikan Desember 2025 sebesar 5,5 persen yoy.
“Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional,” kata Ramdan dalam keterangan resmi pada Senin 16 Maret 2026.
Ramdan merinci ULN pemerintah dialokasikan untuk sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,6 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).
Sementara itu posisi ULN swasta menurun tercatat sebesar 193,0 miliar dolar AS pada Januari 2026. Angka ini turun dibandingkan Desember 2025 sebesar 194,0 miliar dolar AS.
Selain itu secara tahunan ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy) pada Januari 2026, lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy).
“Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations),” tuturnya.
Ia mengklaim struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
“Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026 dari 29,9 persen. pada Desember 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,6 persen dari total ULN,” tandasnya.
