Sekjen PBB Antonio Guterres (Foto: UN News)
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengakui bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB saat ini tidak memiliki efektivitas yang cukup untuk menghentikan konflik besar di dunia.
Pernyataan itu disampaikan Guterres saat konferensi pers di Beirut pada Sabtu, 14 Maret 2026, di akhir kunjungannya ke Lebanon.
Dia menyoroti adanya persoalan serius dalam mekanisme kerja DK PBB. Menurutnya, hambatan utama berasal dari penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap.
“Kita telah menyaksikan bahwa, berulang kali, ketika kita menghadapi situasi konflik dan ketika perlu untuk menghentikan konflik tersebut, muncul veto yang tidak memungkinkan Dewan Keamanan untuk bertindak,” kata dia, seperti dikutip dari
Arab News, Senin, 16 Maret 2026.
Guterres juga menilai struktur DK PBB tidak lagi mencerminkan kondisi dunia saat ini.
“Dewan tersebut tidak mewakili dunia sebagaimana adanya saat ini, melainkan terjebak dalam mewakili dunia setelah tahun 1945,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah memburuknya krisis kemanusiaan di Lebanon setelah eskalasi konflik antara Hezbollah dan Israel.
Serangan udara besar-besaran Israel memicu pengungsian massal serta kekhawatiran meluasnya perang di kawasan Timur Tengah.
Guterres menyebut rakyat Lebanon tidak pernah menginginkan terseret dalam perang. Sebab, perang Hezbollah-Israel kembali meletus dipicu oleh tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dalam serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari lalu.
“Rakyat Lebanon tidak memilih perang ini. Mereka terseret ke dalamnya,” katanya, merujuk pada
Terakhir Guterres menegaskan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan konflik tersebut.
“Tidak ada solusi militer; hanya diplomasi, dialog, dan implementasi penuh Piagam PBB dan resolusi Dewan Keamanan.” tegasnya, seraya mendorong upaya diplomasi internasional untuk menghentikan eskalasi perang.
