Berita

Sekjen PBB Antonio Guterres (Foto: UN News)

Dunia

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

SENIN, 16 MARET 2026 | 11:25 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengakui bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB saat ini tidak memiliki efektivitas yang cukup untuk menghentikan konflik besar di dunia.

Pernyataan itu disampaikan Guterres saat konferensi pers di Beirut pada Sabtu, 14 Maret 2026, di akhir kunjungannya ke Lebanon. 

Dia menyoroti adanya persoalan serius dalam mekanisme kerja DK PBB. Menurutnya, hambatan utama berasal dari penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap.
 

 
“Kita telah menyaksikan bahwa, berulang kali, ketika kita menghadapi situasi konflik dan ketika perlu untuk menghentikan konflik tersebut, muncul veto yang tidak memungkinkan Dewan Keamanan untuk bertindak,” kata dia, seperti dikutip dari Arab News, Senin, 16 Maret 2026.

Guterres juga menilai struktur DK PBB tidak lagi mencerminkan kondisi dunia saat ini. 

“Dewan tersebut tidak mewakili dunia sebagaimana adanya saat ini, melainkan terjebak dalam mewakili dunia setelah tahun 1945,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah memburuknya krisis kemanusiaan di Lebanon setelah eskalasi konflik antara Hezbollah dan Israel. 

Serangan udara besar-besaran Israel memicu pengungsian massal serta kekhawatiran meluasnya perang di kawasan Timur Tengah.

Guterres menyebut rakyat Lebanon tidak pernah menginginkan terseret dalam perang. Sebab, perang Hezbollah-Israel kembali meletus dipicu oleh tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dalam serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari lalu.

“Rakyat Lebanon tidak memilih perang ini. Mereka terseret ke dalamnya,” katanya, merujuk pada 

Terakhir Guterres menegaskan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan konflik tersebut. 

“Tidak ada solusi militer; hanya diplomasi, dialog, dan implementasi penuh Piagam PBB dan resolusi Dewan Keamanan.” tegasnya, seraya mendorong upaya diplomasi internasional untuk menghentikan eskalasi perang.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya