Berita

Sekjen PBB Antonio Guterres (Foto: UN News)

Dunia

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

SENIN, 16 MARET 2026 | 11:25 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengakui bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB saat ini tidak memiliki efektivitas yang cukup untuk menghentikan konflik besar di dunia.

Pernyataan itu disampaikan Guterres saat konferensi pers di Beirut pada Sabtu, 14 Maret 2026, di akhir kunjungannya ke Lebanon. 

Dia menyoroti adanya persoalan serius dalam mekanisme kerja DK PBB. Menurutnya, hambatan utama berasal dari penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap.
 

 
“Kita telah menyaksikan bahwa, berulang kali, ketika kita menghadapi situasi konflik dan ketika perlu untuk menghentikan konflik tersebut, muncul veto yang tidak memungkinkan Dewan Keamanan untuk bertindak,” kata dia, seperti dikutip dari Arab News, Senin, 16 Maret 2026.

Guterres juga menilai struktur DK PBB tidak lagi mencerminkan kondisi dunia saat ini. 

“Dewan tersebut tidak mewakili dunia sebagaimana adanya saat ini, melainkan terjebak dalam mewakili dunia setelah tahun 1945,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah memburuknya krisis kemanusiaan di Lebanon setelah eskalasi konflik antara Hezbollah dan Israel. 

Serangan udara besar-besaran Israel memicu pengungsian massal serta kekhawatiran meluasnya perang di kawasan Timur Tengah.

Guterres menyebut rakyat Lebanon tidak pernah menginginkan terseret dalam perang. Sebab, perang Hezbollah-Israel kembali meletus dipicu oleh tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dalam serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari lalu.

“Rakyat Lebanon tidak memilih perang ini. Mereka terseret ke dalamnya,” katanya, merujuk pada 

Terakhir Guterres menegaskan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan konflik tersebut. 

“Tidak ada solusi militer; hanya diplomasi, dialog, dan implementasi penuh Piagam PBB dan resolusi Dewan Keamanan.” tegasnya, seraya mendorong upaya diplomasi internasional untuk menghentikan eskalasi perang.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya