Program MBG Bisa Lebih Kuat jika Didesain secara Otonom

Ketua MPP PKS Mulyanto menyambut baik keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional seribu lebih dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Jawa. 

Mulyanto menyebut penonaktifan dapur MBG dalam jumlah besar tersebut merupakan peringatan penting agar dilakukan evaluasi implementasi program MBG Nasional. 

Menurutnya, sekarang adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terkait implementasi program MBG ini.

Anggota DPR RI periode 2019-2024 ini menyebut Program MBG bisa lebih kuat jika didesain secara otonom pada pemerintah daerah, sekolah, serta pelaku ekonomi lokal. 

“Tidak seperti sekarang yang cenderung sentralistik dan bergantung pada lembaga-lembaga negara, baik Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik serta partai politik,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu malam, 15 Maret 2026.

"Program MBG merupakan kebijakan strategis yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun berkaca dari kasus penghentian sementara lebih dari seribu dapur MBG, menunjukkan bahwa implementasi program sosial sebesar ini memerlukan tata kelola yang lebih matang, tidak tergesa, transparan, dan berbasis pada kapasitas masyarakat lokal serta dengan pengawasan yang andal," jelasnya.

Mulyanto menambahkan kasus penghentian sementara itu menunjukkan desain implementasi program MBG perlu diperbaiki agar tidak terlalu tersentralisasi dan tidak terlalu bergantung pada institusi negara. 

Lanjut dia, keterlibatan institusi seperti TNI dan Polri semestinya bersifat terbatas pada dukungan logistik atau keadaan tertentu. 

“Bukan menjadi pengelola utama dapur MBG yang pada dasarnya merupakan program pelayanan sosial kepada masyarakat,” pungkasnya.